Radar Berita Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintahannya berfokus pada penguatan ekonomi rakyat melalui distribusi langsung anggaran negara.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa dana negara yang sebelumnya dinilai tidak efektif atau bocor kini dialihkan langsung ke masyarakat melalui sejumlah program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan perumahan rakyat.
MBG Jadi Motor Pergerakan Ekonomi Bawah
Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai penggerak ekonomi dari sektor hulu hingga hilir.
Prabowo menjelaskan bahwa program ini menciptakan pasar baru bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan.
“Hasil pertanian dan tangkapan nelayan yang sebelumnya sulit terserap kini memiliki pembeli tetap. Pemerintah hadir sebagai penghubung antara produksi dan konsumsi,” ujarnya.
Dalam implementasinya, satu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diperkirakan mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja.
Dengan target pembangunan 30 ribu dapur di seluruh Indonesia, program ini berpotensi menciptakan hingga 1,5 juta lapangan kerja.
Selain itu, MBG ditargetkan menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, dengan distribusi makanan dilakukan lima hari dalam sepekan. Sasaran utama meliputi ibu hamil, anak-anak, hingga lansia.
Koperasi Desa Didorong Serap Jutaan Tenaga Kerja
Selain MBG, pemerintah juga mendorong pembentukan 81 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di berbagai wilayah. Setiap koperasi diproyeksikan mempekerjakan sekitar 18 orang, sehingga total potensi penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari satu juta orang.
Menurut Prabowo, koperasi desa akan menjadi tulang punggung ekonomi lokal dengan memastikan perputaran uang tetap berada di dalam negeri dan tidak keluar dari sistem ekonomi desa.
Perumahan Rakyat Gerakkan Sektor Riil
Program pembangunan perumahan rakyat turut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sektor ini dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga distribusi logistik.
Pendanaan program-program tersebut berasal dari efisiensi anggaran negara, termasuk upaya pemerintah dalam menekan kebocoran dan praktik korupsi.
Kritik Akademisi: Perencanaan dan Tata Kelola Dipertanyakan
Meski membawa ambisi besar, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Akademisi Subagyo menilai perencanaan program masih belum matang dan minim partisipasi publik.
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya melalui proses diskusi yang luas agar dapat meminimalkan risiko kegagalan.
Selain itu, ia juga menyoroti konsep koperasi desa yang dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di mana koperasi seharusnya dikelola secara mandiri oleh anggota, bukan dikendalikan secara top-down.
MBG Disorot: Risiko Bergeser ke Arah Bisnis
Kritik lain disampaikan oleh Willy Tri Hardianto yang menilai pelaksanaan MBG terkesan terburu-buru. Ia menyoroti sejumlah aspek yang belum jelas, seperti sistem pengelolaan dapur dan transparansi anggaran.
Menurutnya, fokus program yang lebih mengejar kuantitas porsi makanan dibanding kualitas gizi berpotensi menggeser tujuan utama program menjadi sekadar aktivitas bisnis.
Dampak ke UMKM Lokal
Di tingkat desa, muncul kekhawatiran bahwa distribusi yang terpusat dapat berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku usaha lokal yang sebelumnya menjadi pemasok pangan berisiko kehilangan pasar akibat skema distribusi baru yang lebih terintegrasi.
Hal ini dinilai dapat mengganggu ekosistem ekonomi lokal yang telah berjalan secara alami.
Peran Kampus dalam Pengawasan
Akademisi Akhirul Aminulloh menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengawal implementasi kebijakan. Ia menyebut mahasiswa dan dosen harus aktif melakukan pengawasan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Kampus harus menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan,” ujarnya.
Prabowo Tegas: Kebijakan Pro Rakyat
Menanggapi berbagai kritik, Prabowo tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan kebijakan yang mengalirkan uang negara langsung ke rakyat.
“Dana ini berasal dari penghematan dan penertiban anggaran. Tujuannya jelas, untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengklaim bahwa sejumlah negara mulai menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari model program MBG yang diterapkan di Indonesia.
Eksekusi Jadi Penentu Keberhasilan
Program MBG dan KDMP membawa target besar, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun jumlah penerima manfaat.
Namun demikian, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi, serta keterlibatan publik.
Tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, berbagai potensi manfaat tersebut dikhawatirkan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
