Radar Berita Indonesia – Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian publik.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Pemerintah Kota Padang mengajukan rancangan belanja daerah sebesar Rp2,81 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar sekitar Rp2,64 triliun.
Sementara itu, belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengadaan aset daerah direncanakan hanya sekitar Rp168,2 miliar, sedangkan belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp7 miliar.
Komposisi tersebut menjadi salah satu poin penting untuk dicermati dalam pembahasan RAPBD 2027. Sebab, dengan Kota Padang yang memiliki 11 kecamatan dan 104 kelurahan, publik tentu mempertanyakan sejauh mana kemampuan anggaran belanja modal tersebut untuk menjawab kebutuhan pembangunan kota.
Pertanyaannya sederhana: apakah Rp168,2 miliar cukup untuk membangun Kota Padang yang kebutuhan infrastrukturnya terus berkembang?
Pertanyaan tersebut bukan berarti seluruh kebutuhan pembangunan harus dibebankan pada belanja modal. Sebab, terdapat berbagai program pemerintah yang masuk dalam jenis belanja lainnya. Namun, besarnya kebutuhan pembangunan tetap perlu dibandingkan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Kebutuhan itu mencakup perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, drainase, pengendalian banjir, fasilitas publik, fasilitas olahraga, ruang terbuka, sarana ekonomi masyarakat hingga pembangunan berbagai infrastruktur penunjang aktivitas warga.
Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 tidak cukup hanya melihat apakah angka-angka tersebut telah memenuhi ketentuan penganggaran. Yang tidak kalah penting adalah memastikan apa hasil nyata yang akan diterima masyarakat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp2,72 Triliun
Dalam penyampaian Ranperda APBD 2027, Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan struktur pendapatan dan belanja daerah yang menjadi rancangan pemerintah kota untuk tahun anggaran mendatang.
Pendapatan daerah Kota Padang diproyeksikan sekitar Rp2,72 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp1,15 triliun.
Sementara pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp1,57 triliun, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,45 triliun dan transfer antar daerah sekitar Rp116,1 miliar.
Struktur tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih memperoleh dukungan yang cukup besar dari dana transfer. Kondisi ini sekaligus menempatkan peningkatan PAD sebagai salah satu tantangan penting dalam memperkuat kemampuan fiskal Kota Padang.
Penguatan PAD penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui optimalisasi potensi daerah dan perbaikan tata kelola penerimaan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha.
Belanja Operasi Mendominasi RAPBD 2027
Pada sisi belanja, Pemko Padang merancang anggaran sebesar Rp2,81 triliun.
Dari total tersebut, belanja operasi mencapai sekitar Rp2,64 triliun. Belanja modal direncanakan sekitar Rp168,2 miliar, sedangkan belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar.
Dengan komposisi tersebut, belanja operasi menjadi komponen yang sangat dominan dalam struktur RAPBD 2027.
Belanja operasi tentu tetap diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan berbagai program daerah.
Namun, dominasi belanja operasi perlu dibarengi dengan penjelasan yang transparan mengenai program apa saja yang dibiayai, seberapa besar manfaatnya, serta bagaimana pemerintah memastikan belanja tersebut efisien dan menghasilkan pelayanan publik yang optimal.
Di sisi lain, belanja modal yang relatif terbatas juga perlu diarahkan secara selektif kepada pembangunan yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan dampak luas.
Pembangunan Jangan Kalah oleh Belanja Rutin
APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan bahwa kebutuhan rutin pemerintahan tidak mengurangi kemampuan daerah untuk membangun dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Kota Padang tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang berjalan. Kota ini membutuhkan pembangunan yang nyata, infrastruktur yang memadai, ekonomi yang bergerak dan lapangan pekerjaan yang semakin luas.
Masyarakat membutuhkan akses jalan yang baik, drainase yang berfungsi, pengendalian banjir yang efektif, fasilitas publik yang layak serta lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi.
Di saat yang sama, pelaku UMKM membutuhkan ruang untuk berkembang, dunia usaha membutuhkan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan kesempatan kerja dan sumber pendapatan yang lebih baik.
Karena itu, RAPBD 2027 perlu dilihat bukan hanya dari sisi kemampuan membiayai operasional pemerintahan, tetapi juga dari sisi kemampuan APBD menjadi penggerak pembangunan dan perekonomian daerah.
11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, Bagaimana Strategi Pembangunannya?
Dengan cakupan wilayah 11 kecamatan dan 104 kelurahan, pemerataan pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Padang.
Belanja modal Rp168,2 miliar harus ditempatkan dalam skala prioritas yang jelas. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Publik juga perlu mengetahui proyek atau kegiatan pembangunan apa yang akan menjadi prioritas pada 2027.
Berapa panjang jalan yang akan dibangun atau diperbaiki? Berapa titik drainase yang akan ditangani? Infrastruktur publik apa yang menjadi prioritas? Kawasan ekonomi mana yang akan dikembangkan? Dan berapa besar manfaat ekonomi yang ditargetkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar anggaran pembangunan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen RAPBD, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan terukur.
Kota Padang Butuh Pembangunan dan Lapangan Pekerjaan
Pembangunan daerah seharusnya tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik.
Pembangunan yang dirancang dengan baik juga dapat menciptakan efek berganda terhadap perekonomian. Aktivitas pembangunan dapat menggerakkan sektor konstruksi, perdagangan, jasa, transportasi, pariwisata, industri kreatif dan UMKM.
Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 juga perlu menjawab pertanyaan yang lebih luas: seberapa besar APBD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Padang?
Masyarakat tidak hanya membutuhkan angka pertumbuhan ekonomi. Mereka membutuhkan pekerjaan, pendapatan, peluang usaha dan kepastian bahwa pembangunan kota memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan mereka.
Fadly: APBD Berbasis Program dan Hasil
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan penyusunan APBD 2027 mengedepankan prinsip money follows program serta penganggaran berbasis hasil atau outcome-oriented budgeting.
Menurut Fadly, melalui pendekatan tersebut setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki tolok ukur dan dampak yang jelas, terutama dalam pemenuhan hak dasar masyarakat serta peningkatan kesejahteraan.
Kebijakan belanja daerah juga memperhatikan ketentuan mandatory spending, antara lain pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pelayanan publik.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat struktur RAPBD secara utuh. Sebab, efektivitas anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya belanja modal, tetapi juga oleh sejauh mana seluruh belanja menghasilkan pelayanan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Tantangannya adalah memastikan prinsip penganggaran berbasis hasil tersebut benar-benar diterjemahkan dalam target, indikator kinerja dan capaian yang dapat diukur.
Fokus Pembangunan Kota Padang 2027
Fadly menjelaskan, arah pembangunan Kota Padang pada 2027 mengusung tema “Penguatan Pondasi Transformasi sebagai Kota Jasa Terkemuka yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah fokus pembangunan, antara lain peningkatan daya tarik pariwisata, penguatan produktivitas industri kreatif, akselerasi Smart City dan Kota Sehat, serta penyelarasan program pembangunan dengan RPJMD Kota Padang 2025–2029.
Arah tersebut menunjukkan pemerintah kota menempatkan sektor jasa, pariwisata, industri kreatif dan transformasi digital sebagai bagian dari strategi pembangunan.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh fokus tersebut memiliki program konkret, target yang jelas dan hasil yang dapat diukur.
Masyarakat berhak mengetahui apa yang akan dibangun, siapa penerima manfaatnya dan seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan serta perekonomian daerah.
DPRD Perlu Menguji Setiap Rupiah
RAPBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 yang telah disepakati Pemerintah Kota Padang bersama DPRD pada 31 Agustus 2026.
Setelah penyampaian resmi dalam rapat paripurna, RAPBD 2027 memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang.
Tahapan ini menjadi ruang penting bagi DPRD untuk menguji kembali seluruh program dan kegiatan yang direncanakan.
Pertanyaannya bukan hanya apakah anggaran tersebut sesuai ketentuan, tetapi juga apakah programnya benar-benar dibutuhkan masyarakat, apakah targetnya realistis, apakah anggarannya efisien dan apakah manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan.
Terutama dengan belanja operasi sekitar Rp2,64 triliun, publik perlu mendapatkan informasi yang transparan mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Begitu pula belanja modal Rp168,2 miliar. Pemerintah dan DPRD perlu memastikan anggaran pembangunan tersebut diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Jangan Sampai APBD Hanya Membiayai Rutinitas
Kritik terhadap struktur RAPBD 2027 bukan berarti mempertentangkan belanja operasi dengan belanja pembangunan. Pemerintahan tetap membutuhkan anggaran untuk menjalankan pelayanan publik.
Namun, APBD juga harus memiliki fungsi strategis sebagai motor pembangunan daerah.
Kota Padang membutuhkan pembangunan yang mampu memperkuat daya saing, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong investasi, mengembangkan UMKM, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 seharusnya menjadi momentum untuk memastikan adanya keseimbangan antara membiayai pemerintahan hari ini dan membangun Kota Padang untuk masa depan.
Dengan belanja operasi sekitar Rp2,64 triliun dan belanja modal sekitar Rp168,2 miliar, publik patut mencermati bagaimana pemerintah dan DPRD menyusun prioritas anggaran.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar berapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga apa yang akan dibangun, siapa yang akan menerima manfaat, seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi, serta berapa banyak peluang kerja yang dapat tercipta.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran terserap.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa efektif setiap rupiah uang publik diubah menjadi pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang nyata, ekonomi yang bergerak dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
RAPBD 2027 kini memasuki tahap pembahasan antara Pemko Padang dan DPRD. Publik menunggu bagaimana pemerintah bersama wakil rakyat memastikan struktur anggaran tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan Kota Padang yang terus berkembang.
Kota Padang membutuhkan pembangunan. Kota Padang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. (*)
