Radar Berita Indonesia – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan publik setelah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut dikabarkan disampaikan dalam pertemuan antara keduanya yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Persoalan itu mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut.
Informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai respons terhadap dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan MK maupun MA.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Namun demikian, Prasetyo meluruskan sejumlah informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap pernyataan Gibran tersebut.
Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri tidak sepenuhnya sesuai dengan pembicaraan yang berlangsung dalam pertemuan tersebut.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran dalam menyikapi persoalan yang sedang berkembang.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen Pendidikan melalui PTUN
Selain menyampaikan niat pengunduran diri, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum, yakni Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden. Gibran disebut ingin mendapatkan ruang untuk menguji persoalan dokumen pendidikan tersebut melalui mekanisme peradilan yang berlaku.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelas Prasetyo.
Prasetyo menambahkan, pemerintah menghormati proses hukum yang akan ditempuh dalam rangka menguji persoalan keabsahan dokumen pendidikan tersebut.
Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berkembang sebagai perdebatan politik di ruang publik, tetapi juga memasuki ranah hukum administrasi negara yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Puluhan Anggota DPR Dikabarkan Dukung Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah perkembangan tersebut, polemik dokumen pendidikan Gibran juga mulai bergulir di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Puluhan anggota DPR RI dari berbagai fraksi dikabarkan telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai pengusul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Jumlah anggota DPR yang disebut telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut dikabarkan melampaui 25 orang.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang mekanisme penggunaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, munculnya dukungan terhadap usulan tersebut belum secara otomatis berarti proses pemakzulan Wakil Presiden telah dimulai atau diputuskan.
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu mekanisme yang paling rasional dan efisien untuk menyikapi persoalan tersebut.
“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” kata Andreas sebagaimana dilansir Antara.
Meski demikian, Andreas menegaskan bahwa PDI Perjuangan belum akan menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pembahasan dan komunikasi di internal fraksi masih berlangsung. Pihaknya juga akan mencermati perkembangan situasi politik serta dinamika pembahasan dalam rapat paripurna DPR.
Andreas berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian DPR dengan mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah terbit, baik dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan hak-hak DPR, termasuk Hak Menyatakan Pendapat, harus berpedoman pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Puan Maharani: Pimpinan DPR Sudah Terima Laporan Usulan HMP
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang berkaitan dengan persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan dengan terlebih dahulu menghimpun berbagai masukan dari seluruh fraksi, alat kelengkapan dewan, serta anggota DPR RI.
Menurut Puan, setiap langkah yang akan diambil DPR harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sikap pimpinan DPR tersebut menunjukkan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat masih memerlukan pembahasan dan penelaahan sesuai tata tertib serta ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan hak-hak DPR.
Putusan MK dan MA Menjadi Latar Belakang Polemik
Polemik dokumen pendidikan Gibran mengemuka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam perkara terkait tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden.
Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Kedua putusan tersebut kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai persyaratan administrasi pencalonan Wakil Presiden serta kedudukan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses tersebut.
Meski demikian, substansi dan ruang lingkup masing-masing putusan pengadilan perlu dibaca secara utuh agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Putusan pengadilan harus dipahami berdasarkan amar putusan, pertimbangan hukum, objek sengketa, serta kewenangan lembaga peradilan yang memutus perkara.
Di sisi lain, keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN juga menjadi perkembangan yang perlu dicermati. Proses hukum tersebut harus memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti sesuai ketentuan yang berlaku.
Ujian Konstitusi dan Akuntabilitas Pejabat Publik
Berkembangnya persoalan ini memperlihatkan bahwa polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden tidak lagi sebatas perdebatan mengenai persyaratan administrasi pencalonan, tetapi juga menyentuh persoalan kepercayaan publik, akuntabilitas pejabat negara, serta penghormatan terhadap supremasi hukum.
Di satu sisi, Gibran memiliki hak untuk menempuh upaya hukum dan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme peradilan.
Di sisi lain, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak-haknya sesuai prosedur yang telah ditentukan.
Namun, setiap proses politik maupun hukum harus tetap berlandaskan asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.
Hingga perkembangan yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, belum terdapat keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Demikian pula, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR masih memerlukan proses pembahasan dan penindaklanjutan sesuai mekanisme konstitusional.
Publik kini menantikan bagaimana perkembangan komunikasi antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, proses hukum yang akan ditempuh terkait dokumen pendidikan, serta langkah DPR dalam menyikapi usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Persoalan ini pada akhirnya menjadi ujian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menempatkan konstitusi, hukum, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik masing-masing. (*)
