Radar Berita Indonesia – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Dalam penyampaian surat tersebut, Gibran meminta agar MPR segera memproses pengunduran dirinya sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Penyerahan surat pengunduran diri itu disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, seusai menerima Gibran bersama jajaran pimpinan MPR di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ahmad Muzani menjelaskan, kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan secara resmi maksud pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui surat yang diserahkan kepada pimpinan MPR.
Menurut Muzani, Gibran juga meminta agar lembaga tertinggi negara tersebut segera menindaklanjuti surat pengunduran dirinya sehingga proses selanjutnya dapat berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan Majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Ahmad Muzani.
Muzani menegaskan, setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR akan terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut administratif dan konstitusional atas permohonan pengunduran diri Gibran.
Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat tersebut diperlukan untuk membahas dan menentukan langkah-langkah berikutnya terkait proses pengunduran diri Wakil Presiden.
MPR Miliki Waktu 60 Hari
Lebih lanjut, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam keterangannya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mempersiapkan proses penentuan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.
Rentang waktu tersebut menjadi perhatian penting karena proses pergantian Wakil Presiden tidak hanya menyangkut administrasi kelembagaan, tetapi juga harus memperhatikan mekanisme konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut, saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan,” ucap Muzani.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa MPR akan mempersiapkan tahapan pembahasan secara kelembagaan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai proses pergantian Wakil Presiden.
Namun demikian, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai siapa sosok yang akan dipersiapkan sebagai calon pengganti Gibran maupun bagaimana tahapan pembahasan mengenai penentuan Wakil Presiden definitif tersebut akan dilaksanakan.
Muzani Minta Dukungan Rakyat
Di tengah perkembangan politik dan ketatanegaraan tersebut, Ahmad Muzani turut meminta doa serta dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar proses yang sedang berjalan dapat berlangsung dengan baik, tertib, dan sesuai aturan konstitusi.
Ia berharap perkembangan tersebut dapat menjadi bagian dari praktik demokrasi dan ketatanegaraan yang tetap mengedepankan kepentingan bangsa serta menjaga stabilitas kehidupan bernegara.
“Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” imbuhnya.
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Pasalnya, jabatan Wakil Presiden merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang memiliki kedudukan dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, tindak lanjut atas surat tersebut perlu dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai mekanisme konstitusional agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Publik kini menantikan langkah resmi MPR RI dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut, termasuk hasil rapat pimpinan, rapat gabungan, serta perkembangan mekanisme penentuan Wakil Presiden definitif berikutnya.
Catatan: Alasan pengunduran diri Gibran dan sosok penggantinya belum dijelaskan dalam keterangan Ahmad Muzani yang menjadi dasar pemberitaan ini. Karena itu, kedua hal tersebut tidak dapat disimpulkan atau diberitakan sebagai fakta sebelum terdapat keterangan resmi.
Radar Berita Indonesia akan terus mengikuti perkembangan informasi dan proses ketatanegaraan terkait pengunduran diri Wakil Presiden tersebut. (*)
