Radar Berita Indonesia – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan kronologi awal terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk nama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolri Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat yang membahas perkembangan penanganan perkara tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Dalam rapat tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa kasus dugaan penyadapan itu bermula dari aktivitas pemantauan komunikasi yang diduga dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme hukum sebagaimana mestinya. Peristiwa tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Menurut penjelasan Kapolri Suyudi, pada periode tersebut Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring, diduga memberikan perintah penyadapan secara lisan.
Perintah tersebut diduga tidak disertai surat permohonan resmi dari penyidik sebagai dasar pelaksanaan tindakan penyadapan.
Persoalan kemudian berkembang pada Oktober 2026. Saat itu, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini digunakan sebagai sarana penyampaian perintah penyadapan. Selain itu, terdapat pula dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PenlinkX/PLX.
“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Perintah Penghapusan Data Memicu Kecurigaan
Kapolri menjelaskan, perintah untuk membubarkan grup komunikasi dan menghapus data hasil penyadapan justru menimbulkan kecurigaan dari pihak yang mengetahui aktivitas tersebut.
Kecurigaan itu kemudian mendorong pelapor untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Pada 30 Oktober 2026, dugaan peristiwa tersebut secara resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.
Setelah laporan diterima, perkara tersebut selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor disebut dirahasiakan untuk kepentingan penanganan perkara.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada 30 Oktober 2026 peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ungkap Kapolri Suyudi.
Ia menambahkan, dugaan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan berkaitan dengan penyadapan, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.
Sejumlah Perwira Tinggi Polri Disebut dalam Perkara
Dalam perkembangan penanganan kasus tersebut, berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan ini, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka masing-masing adalah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta yang disebut menjabat Kadivkum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan status tersangka tersebut menjadi perkembangan serius dalam perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan fasilitas teknologi untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum.
Namun, status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian terhadap dugaan tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Dalam informasi yang disampaikan, tiga orang tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, disebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi disebut tidak menjalani penahanan.
Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH
Perkembangan lainnya, Ahrie Sonta disebut telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan kode etik internal kepolisian terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran profesi.
Meski demikian, sanksi etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda. Putusan etik tidak dengan sendirinya menggantikan proses pembuktian pidana di pengadilan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara, penggunaan perangkat teknologi pemantauan komunikasi, serta dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Pengungkapan kronologi oleh Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana perkara ini bermula, siapa saja pihak yang diduga terlibat, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan teknologi penyadapan di lingkungan kepolisian.
Publik kini menantikan transparansi penanganan perkara, termasuk kejelasan dasar hukum penyadapan, pihak yang memberikan perintah, penggunaan perangkat pemantauan, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang namanya disebut dalam perkara tersebut.
Proses hukum diharapkan berjalan secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel dengan tetap menghormati hak-hak hukum seluruh pihak yang terkait. (*)
