BerandaRadar Berita IndonesiaPEMERINTAHBahas Rancangan Peraturan Nagari di Pauh, Irwan Basir Tekankan Norma Adat dan...

Bahas Rancangan Peraturan Nagari di Pauh, Irwan Basir Tekankan Norma Adat dan Kearifan Lokal

spot_img
Radar Berita Indonesia – Upaya memperkuat norma adat, menjaga ketertiban sosial, serta melestarikan kearifan lokal masyarakat Minangkabau menjadi perhatian dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Nagari (Pernak) yang digelar di Kantor Camat Pauh, Jalan Sungai Balang No. 1, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB tersebut melibatkan unsur pemerintah kecamatan, anggota DPRD Kota Padang, pemangku adat, aparat keamanan, lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta Bundo Kanduang se-Kecamatan Pauh.

Rapat tersebut menjadi forum pembahasan untuk merumuskan ketentuan yang diharapkan mampu menjadi pedoman bersama dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan norma adat dan budaya lokal.

BACA JUGA  Saat Mudik Dilarang, 85 WN Tiongkok Masuk Indonesia Gunakan Pesawat Sewaan

Hadir bahas rancangan peraturan nagari dalam kegiatan tersebut Camat Pauh Yandry, S.STP., M.PA, Anggota DPRD Kota Padang Yusri Latif, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang Irwan Basir, SH, MM, Dt. Rajo Alam, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Pauh Sarbaini Dt. Rajo Alam, serta Kepala Bagian Hukum Kota Padang Fidel.

Turut hadir Babinsa Kelurahan Cupak Tangah Serka Edi Hermanto, Bhabinkamtibmas Kelurahan Cupak Tangah, para lurah se-Kecamatan Pauh, perwakilan LPM, ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, serta Bundo Kanduang Kecamatan Pauh.

Camat Pauh: Peraturan Harus Menjawab Persoalan Masyarakat

Dalam sambutannya, Camat Pauh Yandry menyampaikan dukungan pemerintah kecamatan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Nagari sebagai salah satu upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pemangku adat, tokoh masyarakat, LPM, RT/RW, hingga Bundo Kanduang. Pelibatan seluruh unsur tersebut dinilai penting agar ketentuan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.

BACA JUGA  Pemerintah Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Selesai Tahun 2024

Ia berharap Peraturan Nagari nantinya dapat menjadi pedoman bersama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian di antaranya penyalahgunaan narkoba, praktik perjudian, perbuatan maksiat, serta berbagai bentuk gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Selain itu, diperlukan kesamaan persepsi dan sinergi seluruh unsur masyarakat dalam memahami serta menerapkan aturan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun pertentangan di tengah masyarakat.

Irwan Basir: Peraturan Adat Harus Berpijak pada Norma dan Kearifan Lokal

Sementara itu, Ketua LKAAM Kota Padang Irwan Basir, SH, MM, Dt. Rajo Alam, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Nagari merupakan bentuk kontribusi dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai adat dan budaya.

BACA JUGA  Harga Beras Sentuh Rp 16.000 Per Kilogram

Menurut Irwan Basir, keberadaan peraturan harus mampu menjadi pedoman bagi pemangku adat dan seluruh unsur masyarakat dalam bersinergi menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Namun, dalam proses penyusunannya, setiap ketentuan harus memperhatikan kebiasaan, norma, kaidah, serta nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat hukum adat.

Ia mengingatkan agar rancangan peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan norma adat maupun ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai aturan yang dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban justru menimbulkan persoalan atau pertentangan baru di tengah masyarakat.

Irwan Basir menjelaskan bahwa setiap nagari memiliki karakteristik, kebiasaan, serta potensi budaya lokal yang berbeda. Karena itu, penyusunan regulasi harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat agar ketentuan yang dirumuskan dapat diterima serta diterapkan secara efektif.

BACA JUGA  Erianto Salurkan Aspirasi Rakyat untuk Perbaikan Masjid Assaqinah

Ia juga menyoroti pentingnya memasukkan norma-norma yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa contoh yang menjadi perhatian antara lain pengaturan ketertiban lingkungan, tata tertib rumah kos, serta ketentuan mengenai batas waktu bertamu.

Menurutnya, norma dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut etika, tata krama, dan kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial.

Lebih jauh, Irwan Basir menegaskan bahwa adat merupakan norma dan kaidah sekaligus instrumen kontrol sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat, termasuk membina anak kemenakan agar tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama.

Dalam penerapannya, aturan yang dirumuskan juga diharapkan berlaku bagi seluruh masyarakat yang berdomisili di lingkungan nagari, baik masyarakat asli maupun pendatang, tanpa membedakan latar belakang.

BACA JUGA  Datangi Hotman Paris di Jakarta, Imelda Asal Medan Adukan Anaknya Diduga Diperkosa Kepala Sekolah

Prinsip tersebut penting agar regulasi tidak menjadi sumber diskriminasi, melainkan menjadi pedoman bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menjaga ketertiban.

Ia berharap Rancangan Peraturan Nagari yang sedang dibahas benar-benar memiliki landasan norma yang kuat, sesuai dengan karakteristik lokal, serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, keberadaan regulasi tersebut tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi memiliki manfaat nyata dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

KAN V Pauh Dorong Penguatan Peran Ninik Mamak

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KAN V Pauh Sarbaini Dt. Rajo Alam menyampaikan dukungan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Nagari sebagai bagian dari upaya memperkuat keberadaan adat dan menjaga ketertiban kehidupan masyarakat di Kecamatan Pauh.

BACA JUGA  Erianto Dorong Prestasi Atlet Kota Padang ke Kancah Internasional

Menurutnya, peraturan yang dirumuskan hendaknya berpedoman pada adat istiadat, norma, serta nilai-nilai budaya Minangkabau yang telah berlaku dan diwariskan secara turun-temurun.

Ia menekankan bahwa ninik mamak dan pemangku adat memiliki tanggung jawab penting dalam membina serta mengawasi anak kemenakan agar tetap menjunjung tinggi norma adat dan agama.

Berbagai persoalan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, perbuatan maksiat, serta pelanggaran norma kesusilaan, juga perlu menjadi perhatian bersama.

Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, pemangku adat, tokoh masyarakat, serta unsur lingkungan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sosial.

Sarbaini juga menekankan bahwa penyusunan peraturan harus mengutamakan musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar ketentuan yang dihasilkan tidak menimbulkan perbedaan pendapat maupun konflik di kemudian hari.

BACA JUGA  Vaksinasi Melindungi Anak dan Keluarga dari Covid-19

KAN V Pauh berharap Rancangan Peraturan Nagari nantinya dapat menjadi pedoman bersama dalam menjaga marwah adat, memperkuat persatuan, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif.

Sejumlah Persoalan Sosial Menjadi Fokus Pembahasan

Dalam diskusi dan pembahasan lanjutan, terdapat sejumlah materi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Nagari.

Materi tersebut meliputi ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat, pencegahan serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pencegahan praktik perjudian, hingga upaya mengantisipasi perbuatan maksiat dan berbagai penyakit masyarakat.

Selain itu, pembahasan juga mencakup pengaturan ketertiban rumah kos, batas waktu menerima tamu, serta penguatan peran ninik mamak, pemangku adat, tokoh masyarakat, RT/RW dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sosial.

Penerapan norma adat dan kearifan lokal terhadap seluruh masyarakat yang berdomisili di lingkungan nagari juga menjadi salah satu pokok perhatian dalam pembahasan tersebut.

BACA JUGA  Datangi Hotman Paris di Jakarta, Imelda Asal Medan Adukan Anaknya Diduga Diperkosa Kepala Sekolah

Melalui rapat ini, seluruh unsur yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan konstruktif sehingga rancangan peraturan yang disusun tidak hanya memperhatikan aspek ketertiban, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat istiadat.

Pada akhirnya, penyusunan regulasi tersebut diharapkan mampu mempertemukan kepentingan pemerintah, pemangku adat, dan masyarakat dalam satu kesepahaman untuk menjaga ketertiban serta keharmonisan kehidupan sosial.

Penguatan adat dan kearifan lokal harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian, adat tetap menjadi perekat persatuan dan pedoman kehidupan masyarakat, bukan menjadi sumber pertentangan.

Penulisan: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo.

Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read