Radar BI, Jakarta | Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah turut berbicara tentang rapat di DPR RI dengan BUMN, seperti yang kemarin heboh soal pengusiran. Fahri mengusulkan agar rapat komisi dan badan (alat kelengkapan dewan/AKD) di DPR yang mengundang BUMN dihentikan saja karena dianggap lebih banyak berimbas buruk.
Rapat DPR RI dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya. Sebaiknya dihentikan, cukup Kementrian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup di komisaris saja.
Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Gak usah ke DPR RI. Fahri menyampaikan usul tersebut melalui Twitter resminya, @Fahrihamzah, pada hari Selasa (15/2/2022).
Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di DPR RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalisme di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!
Saya pernah menulis buku tentang BUMN dan dibagi gratis oleh Partai Gelora di aplikasi mobile-nya. Intinya adalah adanya Dilema antara “dikuasai negara” dan “untuk kesejahteraan rakyat”. Salah satunya rapat di DPR RI tu. Dengan motif dikuasai tapi negara sedang merusak kultur bisnis di BUMN, ujarnya.
Fahri mengatakan, ada kesalahan di hulu persoalan. Karena UU ambigu dan membiarkan kontradiksi di UU Tentang BUMN dan UU Tentang PT, juga UU Tentang Keuangan negara. Harusnya diperjelas bahwa pengelolaan BUMN tunduk ke dalam rezim korporasi dan pertanggungjawaban pemegang saham di Kementrian BUMN.
Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani DPR RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di Kementrian BUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!.
Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yang dibahas.
Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil, tuturnya Fahri Hamzah yang dikutip di akun media sosial (Medsos) Facebook pada Rabu (15/2/2022) Pagi.
Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi DPR RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek, pungkasnya.
