Beranda PEMERINTAH Kasus Tanah di Cianjur, Warga Batulawang: Oknum BPN Jangan Membela Para Mafia...

Kasus Tanah di Cianjur, Warga Batulawang: Oknum BPN Jangan Membela Para Mafia Tanah

Radar BI, Cianjur | Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur menginisiasi dilakukannya rapat dengar pendapat guna mengakhiri konflik lahan garapan antara warga penggarap Desa Batulawang dengan PT MPM (Maspakai Perkebunan Moelia).

Pantauan awak media Radar Bhayangkara Indonesia di lapangan hadir: Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Muhamad Yusuf, Camat Kecamatan Cipanas, Latip Ridwan, Kepala Desa Batulawang, H. Nanang Rohendi, Perwakilan PT MPM, Linda Yuliani, Perwakilan PT Korina dan Ketua DPC LSM PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) Cianjur, Galih dan sekitar 50 orang perwakilan petani penggarap warga Desa Batulawang.

Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan di Ruang Gabungan 1 DPRD Kabupaten Cianjur dan di pimpin oleh Ketua Komisi B, H. Heru Soedibyo SS.MM (Fraksi Golkar), pada hari Senin (14/02/2022).

BACA JUGA  Polda Sumut Bongkar Kasus Jual Beli Vaksin Covid-19 Ilegal, 4 Tersangka Ditetapkan
BACA JUGA  Sigap Berantas Pinjaman Online Ilegal, Kabareskrim Polri Keluarkan Telegram

Rapat audiensi ini digelar berdasarkan laporan pengaduan dari DPC LSM PEMUDA sebagai perwakilan petani penggarap yang telah terintimidasi oleh oknum PT MPM yang memaksa masyarakat agar menandatangani surat pernyataan untuk pindah lahan yang selama hampir 15 tahun menjadi lahan garapan mereka.

Berdasarkan pemantauan oleh wartawan Radar Bhayangkara Indonesia di lokasi kegiatan, rapat dengar pendapat ini sedikit memanas ketika Kepala Desa Batulawang beberapa kali di interupsi oleh perwakilan petani yang mempertanyakan kenapa Kepala Desa tidak mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap permasalahan ini.

Kepala Desa menyatakan, bahwa pihak Desa dan pihak Kecamatan adalah bagian dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang telah di bentuk oleh Bupati Kabupaten Cianjur dan hasil kegiatan tim ini adalah PT MPM telah menyerahkan 20% lahan HGU-nya kepada Pemerintah dalam upaya redistribusi,” ujar Nanang.

BACA JUGA  Kasus Mafia Tanah, Kejati DKI Minta Polisi Kejar DPO Mafia Tanah Benny Tabalujan
BACA JUGA  Kapolri: Usut Tuntas Perkara Mafia Tanah di Indonesia

Sementara itu, Plt Kantor ATR (Agraria Tata Ruang)/BPN (badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur menjelaskan, bahwa seluruh data penggarap itu idealnya dilakukan oleh desa. Untuk validasi diprioriraskan kepada masyarakat penggarap warga setempat.

Dan salah satu tugas dari GTRA adalah mencari kebenaran materil siapa penggarap lahan yang sebenarnya, jangan sampai ada penggarap abal-abal atau gelap, jadi data yang diusung oleh Kepala Desa dan PT MPM harus selaras” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa PT MPM adalah pemilik HGU atas lahan lebih kurang 1020 Ha di tiga Desa di Kecamatan Cipanas. PT MPM sendiri telah bermitra dengan masyarakat dalam budidaya pengembangan tanaman hortikultura, pakis, kopi, sayur mayur dan buah-buahan.

BACA JUGA  Naik Ambulans, Modus Baru Pemudik Lebaran Kelabui Polisi
BACA JUGA  Pemko Medan Apresiasi Program Rehabilitasi LRPPN BI Berbasis Kelompok

Masyarakat penggarap apabila telah direlokasi tidak menghapus haknya sebagai penerina Redis (Tanah Pemerintah) yang diberikan kepada masyarakat dan sudah bersertifikat), ujar Linda Yuliani, Staf PT MPM.

Menurut Plt Kepala BPN Cianjur lebih lanjut, bahwa masyarakat penggarap yang tersebar di seluruh lokasi akan direlokasi ke HGU nomor 15 dan 20. Akan dilakukan setelah semua prosedur memenuhi validitas, hal itu berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan instansi terkait, jadi tolong bantu kami agar bisa selesai sesuai harapan, tuturnya.

Disepakati bahwa tidak akan ada lagi penekanan atau intimidasi dari pihak PT MPM terhadap masyarakat, ujarnya pimpinan rapat.

BACA JUGA  Polri Akan Pidana Oknum BPN, Camat Hingga Lurah Terlibat Praktik Mafia Tanah
BACA JUGA  Polri Bentuk Satgas Mafia Tanah Tingkat Provinsi

Kesimpulan dari rapat dengar pendapat ini disampaikan oleh Ketua Rapat, yaitu proses redis akan terlaksana terhadap HGU PT MPM seperti yang di kemukakan oleh Ketua BPN, suatu hal yang membanggakan bagi kami karena proses audiensi ini berjalan lancar secara administrasi karena pihak PT MPM telah memberikan kebebasan HGU mana saja yang akan dibuat redis.

Alhamdulillah, jadi kita tinggal menunggu saja, saya juga mengucapkan terimakasih kepada PT MPM dan PT Korina yang mau memfasilitasi nanti pertemuan ke dua dengan penggarap untuk menyelesaikan masalahnya dan kita tunggu pihak MPM untuk mengatur jadwalnya dengan mengundang kami pihak DPRD Kabupaten Cianjur, tuturnya Heru.

“Untuk tenaga pengamanan dari Kepolisian yang diterjunkan dalam kegiatan audiensi ini berjumlah 20 orang gabungan dari Polres Cianjur dan Polsek Cianjur Kota, alhamdulillah, peserta dan undangan yang berjumlah lebih kurang 100 orang yang mengikuti audiensi ini berjalan aman dan kondusif” ujar IPTU Asep H, perwira Pendamping dari Polres Cianjur.

Facebook Comments

Artikel sebelumya3 Sepeda Motor Adu Banteng di Dekat Pintu Rel Kereta Api Pataruman Cianjur, Korban Tergeletak di Jalan
Artikel berikutnyaDirut Krakatau Steel Diusir Saat Raker di DPR, Fahri Hamzah: Jangan Seret BUMN ke Politik