Beranda PEMERINTAH Dirut Krakatau Steel Diusir Saat Raker di DPR, Fahri Hamzah: Jangan Seret...

Dirut Krakatau Steel Diusir Saat Raker di DPR, Fahri Hamzah: Jangan Seret BUMN ke Politik

Radar BI, Jakarta | Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah turut berbicara tentang rapat di DPR RI dengan BUMN, seperti yang kemarin heboh soal pengusiran. Fahri mengusulkan agar rapat komisi dan badan (alat kelengkapan dewan/AKD) di DPR yang mengundang BUMN dihentikan saja karena dianggap lebih banyak berimbas buruk.

Rapat DPR RI dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya. Sebaiknya dihentikan, cukup Kementrian BUMN yang rapat sebagai kuasa pemegang saham. Rapat pemegang saham dan pengawasan cukup di komisaris saja.

Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Gak usah ke DPR RI. Fahri menyampaikan usul tersebut melalui Twitter resminya, @Fahrihamzah, pada hari Selasa (15/2/2022).

BACA JUGA  Kementerian BUMN Apresiasi Kinerja Bripka Alegs Minatase Polda Sumbar Ditengah Pandemi
BACA JUGA  Kapolri Minta Semua Pihak Maksimalkan Akselerasi Percepatan Vaksinasi Booster Untuk Lansia

Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di DPR RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya professionalisme di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!

Saya pernah menulis buku tentang BUMN dan dibagi gratis oleh Partai Gelora di aplikasi mobile-nya. Intinya adalah adanya Dilema antara “dikuasai negara” dan “untuk kesejahteraan rakyat”. Salah satunya rapat di DPR RI tu. Dengan motif dikuasai tapi negara sedang merusak kultur bisnis di BUMN, ujarnya.

BACA JUGA  Kapolri Minta Polisi Terlibat Narkoba Ditindak Tegas
BACA JUGA  Gagalkan Penyelundupan 158 Kg Ganja ke Sumut, Polres Gayo Lues Tangkap 3 Tersangka

Fahri mengatakan, ada kesalahan di hulu persoalan. Karena UU ambigu dan membiarkan kontradiksi di UU Tentang BUMN dan UU Tentang PT, juga UU Tentang Keuangan negara. Harusnya diperjelas bahwa pengelolaan BUMN tunduk ke dalam rezim korporasi dan pertanggungjawaban pemegang saham di Kementrian BUMN.

Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani DPR RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di Kementrian BUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!.

BACA JUGA  Jelang HUT Bhayangkara ke-75, Polda Sumbar Berikan Vaksinasi Massal Gratis
BACA JUGA  Warga Cianjur Sambut Antusias Bazar Sembako Murah Gagasan Kementerian BUMN, PTPN dan Pemkab

Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yang dibahas.

Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil, tuturnya Fahri Hamzah yang dikutip di akun media sosial (Medsos) Facebook pada Rabu (15/2/2022) Pagi.

BACA JUGA  Relawan Jitu Pasna Angkatan IV Diajarkan Cara Buat Infografis Bencana
BACA JUGA  Menangkan Pemilu 2024, Mimi Elfita: Rapatkan Barisan Jaga Kepercayaan Rakyat

Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi DPR RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek, pungkasnya.

Facebook Comments

Artikel sebelumyaKasus Tanah di Cianjur, Warga Batulawang: Oknum BPN Jangan Membela Para Mafia Tanah
Artikel berikutnyaDorce Gamalama Meninggal Dunia di Rumah Sakit Pertamina