Radar Berita Indonesia – Permasalahan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Padang menjadi perhatian masyarakat.
Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kota Padang setelah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur daerah tersebut pada Senin (3/8/2026).
Genangan air merendam sejumlah ruas jalan, kawasan permukiman, dan titik-titik rawan banjir, sehingga menghambat aktivitas warga serta mengganggu kelancaran lalu lintas di beberapa lokasi.
Genangan yang terjadi di berbagai lokasi tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, mengganggu mobilitas warga, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan rumah, fasilitas umum, dan sarana ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut kembali memunculkan berbagai tanggapan dan kritik dari masyarakat terhadap penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir.
Sejumlah warga menilai persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Mereka berharap pemerintah dapat mempercepat langkah-langkah konkret dalam mengatasi persoalan yang hampir setiap musim hujan kembali terjadi.
Menurut warga, sejumlah kawasan yang selama ini telah berulang kali terdampak banjir kembali mengalami genangan setelah hujan turun selama beberapa jam.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan drainase perkotaan, sedimentasi sungai, penyempitan saluran air, alih fungsi lahan, hingga pengelolaan kawasan resapan air masih memerlukan penanganan yang lebih serius, terencana, dan berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah benar-benar hadir menyelesaikan persoalan banjir. Jangan hanya menjadi pembahasan saat kampanye, tetapi diwujudkan melalui program nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kamal, salah seorang warga yang terdampak banjir.
Selain meminta percepatan normalisasi drainase dan pengerukan saluran air, masyarakat juga berharap adanya pengendalian pembangunan di kawasan resapan air, peningkatan kapasitas sistem drainase perkotaan, serta percepatan program pengendalian banjir melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Pusat.
Pengamat kebijakan publik menilai penanganan banjir di Kota Padang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Menurutnya, banjir merupakan persoalan yang dipengaruhi berbagai faktor sehingga tidak cukup diselesaikan melalui kegiatan pembersihan drainase secara berkala semata.
Ia menilai diperlukan perencanaan tata ruang yang konsisten, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembangunan infrastruktur pengendali banjir, rehabilitasi kawasan resapan air, serta koordinasi lintas instansi agar upaya penanggulangan banjir dapat berjalan efektif dalam jangka panjang.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap Pemerintah Kota Padang dapat menyampaikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan program penanggulangan banjir, termasuk target pelaksanaan, alokasi anggaran, progres pekerjaan, hingga evaluasi terhadap program yang telah berjalan.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan masyarakat mengetahui langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah.
Tidak hanya persoalan banjir, sejumlah warga juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan Kota Padang yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Mereka berharap pembangunan tidak hanya terfokus pada proyek fisik tertentu, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang ekonomi, masyarakat berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menarik investasi yang berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kota Padang.
Menurut sejumlah warga, pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang membutuhkan kesempatan kerja dan ruang untuk mengembangkan usaha.
Selain itu, warga juga berharap aktivitas pemerintahan tidak hanya terlihat melalui kehadiran dalam berbagai kegiatan seremonial, tetapi lebih banyak diwujudkan dalam program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Masyarakat menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Berbagai aspirasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
Warga berharap penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, penguatan ekonomi daerah, serta perluasan kesempatan kerja dapat menjadi prioritas sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kota Padang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Padang terkait tanggapan atas kritik dan harapan masyarakat tersebut. Apabila pemerintah memberikan penjelasan atau tanggapan, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang. (*)
