Bareskrim Polri Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pemberian Kredit Bank Jateng

126
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri berhasil mengungkap dua kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Bank Jateng.
Radar BI, Jakarta | Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri berhasil mengungkap dua kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Bank Jateng cabang Blora dan Jakarta. Korupsi terkait pemberian kredit kepemilikan rumah dan sejumlah proyek.

Pengungkapan berdasarkan empat laporan Polisi di antaranya LP nomor 095/II/2021/Bareskrim Polri tertanggal 11 Ferbruari 2021 dan LP nomor 095/II/2021/Bareskrim Polri 11 Ferbruari 2021, untuk di Bank Jateng Cabang Blora.

“Untuk laporan perkara di Cabang Jakarta teregister dengan laporan LP nomor 093/II/2021/Bareskrim Polri dan LP nomor 094/II/2021/Bareskrim Polri pada 11 Ferbruari 2021,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Rusdi Hartono, Senin (27/12/2021).

BACA JUGA  BKN Antisipasi Membeludak Data Honorer, Suharmen: Gaji Honorer Tertata Dalam APBD sehingga Gajinya Lebih Manusiawi
BACA JUGA  Usut Dana Covid-19 Rp.4,9 Miliar, Polda Sumbar Panggil Sejumlah Pihak Terkait

Wadir Tipidkor Kombes. Pol. Cahyono Wibowo mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus di cabang Blora, sedangkan untuk cabang Jakarta dua tersangka. “Ketiga orang tersebut masing-masing berinisial RP, UR dan EKA.

RP adalah mantan kepala BPD Jateng cabang Blora tahun 2017 sampai dengan 2019. Sedangkan dua lainnya debitur ini ada dua, yaitu saudara UR dan EKA, ada juga BM selaku pimpinan Bank Jateng cabang Jakarta dan yang satu lagi adalah BS ini adalah debitur daripada BPD (Jateng) cabang Jakarta,” jelasnya.

Kombes. Pol. Cahyono Wibowo menjelaskan, saat ini penanganan kasus perkara korupsi dua cabang Bank Jateng statusnya sudah diselesaikan atau P21. Rencananya, pelimpahan tahap dua akan dilakukan pada Januari 2022.

BACA JUGA  Terminal BBM Plumpang Terbakar, 15 Orang Meninggal Dunia
BACA JUGA  PDM Kota Padang Rapat Koordinasi dengan PCM Nanggalo

“Perkaranya sendiri sementara sudah P21, dan hasil koordinasi dengan jaksa penuntut umum bahwa untuk tahap 2 di tahun depan sekitar bulan Januari 2022,” terangnya.

Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-undang KUHP pasal 5 ayat 1 ke-1.

“Jadi intinya untuk perbuatan melawan hukumnya adalah bagaimana yang bersangkutan memberikan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di internal perbankan itu sendiri,” jelas Wadir Tipidkor.

BACA JUGA  Korlantas Polri Tak Rekomendasikan Masyarakat Mudik Sebelum 6 Mei
BACA JUGA  Batalyon D Pelopor Brimob Polda Metro Jaya Gelar Sunatan Massal

Sumber: Divisi Humas Polri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini