Bareskrim Polri Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pemberian Kredit Bank Jateng

87
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri berhasil mengungkap dua kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Bank Jateng.
Radar BI, Jakarta | Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri berhasil mengungkap dua kasus dugaan korupsi pemberian kredit di Bank Jateng cabang Blora dan Jakarta. Korupsi terkait pemberian kredit kepemilikan rumah dan sejumlah proyek.

Pengungkapan berdasarkan empat laporan Polisi di antaranya LP nomor 095/II/2021/Bareskrim Polri tertanggal 11 Ferbruari 2021 dan LP nomor 095/II/2021/Bareskrim Polri 11 Ferbruari 2021, untuk di Bank Jateng Cabang Blora.

“Untuk laporan perkara di Cabang Jakarta teregister dengan laporan LP nomor 093/II/2021/Bareskrim Polri dan LP nomor 094/II/2021/Bareskrim Polri pada 11 Ferbruari 2021,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Pol. Rusdi Hartono, Senin (27/12/2021).

BACA JUGA  Sigap Berantas Pinjaman Online Ilegal, Kabareskrim Polri Keluarkan Telegram
BACA JUGA  Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Artis Jeff Smith Bakal Direhabilitasi

Wadir Tipidkor Kombes. Pol. Cahyono Wibowo mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus di cabang Blora, sedangkan untuk cabang Jakarta dua tersangka. “Ketiga orang tersebut masing-masing berinisial RP, UR dan EKA.

RP adalah mantan kepala BPD Jateng cabang Blora tahun 2017 sampai dengan 2019. Sedangkan dua lainnya debitur ini ada dua, yaitu saudara UR dan EKA, ada juga BM selaku pimpinan Bank Jateng cabang Jakarta dan yang satu lagi adalah BS ini adalah debitur daripada BPD (Jateng) cabang Jakarta,” jelasnya.

Kombes. Pol. Cahyono Wibowo menjelaskan, saat ini penanganan kasus perkara korupsi dua cabang Bank Jateng statusnya sudah diselesaikan atau P21. Rencananya, pelimpahan tahap dua akan dilakukan pada Januari 2022.

BACA JUGA  5 Prajurit TNI Gugur di Nduga, Pratu F Jatuh ke Jurang Saat Dikepung KKB
BACA JUGA  Gejala dan Penyebabnya Kanker Usus Besar

“Perkaranya sendiri sementara sudah P21, dan hasil koordinasi dengan jaksa penuntut umum bahwa untuk tahap 2 di tahun depan sekitar bulan Januari 2022,” terangnya.

Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-undang KUHP pasal 5 ayat 1 ke-1.

“Jadi intinya untuk perbuatan melawan hukumnya adalah bagaimana yang bersangkutan memberikan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di internal perbankan itu sendiri,” jelas Wadir Tipidkor.

BACA JUGA  Irwan Basir: LPM Sebagai Mitra Pemerintah Dalam Mendukung Program Pembangunan di Kota Padang
BACA JUGA  Irwan Basir: Permainan Sipak Rago Perlu Dilestarikan Sebagai Warisan Budaya

Sumber: Divisi Humas Polri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini