Radar Berita Indonesia – Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sanksi tersebut dijatuhkan setelah dirinya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran dalam perkara dugaan akses ilegal berupa penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026), Eko Hadi disebut menyampaikan penyesalan sekaligus permintaan maaf atas perbuatannya.
Informasi tersebut disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, yang turut mengikuti dan mengawasi jalannya persidangan sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 18.00 WIB.
“Juga ada ucapan, walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam seusai persidangan.
Anam menjelaskan, Kompolnas melakukan pemantauan secara langsung terhadap seluruh rangkaian proses persidangan. Berdasarkan hasil pengamatannya, mekanisme sidang etik dinilai telah berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Kami Kompolnas melihat langsung, berinteraksi langsung dengan mekanisme yang sedang diselenggarakan hari ini,” ujarnya.
Menurut Anam, seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan, baik saksi maupun terduga pelanggar, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, menguraikan peristiwa, serta mengemukakan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Bahkan, pihak terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan serta menyampaikan pembelaan di hadapan majelis KKEP.
Ia menilai proses pemeriksaan berlangsung cukup mendalam, dengan memberikan ruang yang proporsional kepada seluruh pihak untuk menyampaikan kepentingannya.
“Oleh karenanya, kami melihat mekanisme yang terjadi tadi sudah berjalan sesuai dengan aturannya. Kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan, kredibilitasnya terjaga,” pungkas Anam.
Putusan PTDH dan Pengajuan Banding
Sementara itu, berdasarkan keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Eko Hadi.
Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Dalam hasil pemeriksaan, Eko Hadi dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri yang dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Meski demikian, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, keputusan PTDH masih dapat diperiksa melalui mekanisme komisi banding sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Keempat nama yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Perkara tersebut diduga berkaitan dengan penyalahgunaan akses dan perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur dan kewenangan yang semestinya.
Dalam perkembangan penanganan perkara, sejumlah tersangka telah menjalani proses penahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi disebut belum menjalani penahanan karena alasan pemulihan kesehatan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, pemanfaatan fasilitas teknologi kepolisian, serta dugaan pelanggaran terhadap perlindungan komunikasi dan privasi kepala negara.
Penjatuhan sanksi PTDH terhadap Eko Hadi menjadi perkembangan penting dalam proses penegakan disiplin dan kode etik di tubuh Polri. Namun, proses hukum pidana atas perkara tersebut tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan kepastian hukum.
Radar Berita Indonesia akan terus mengikuti perkembangan proses banding etik maupun penanganan perkara pidana tersebut. (*)



