Beranda DAERAH Ditreskrimsus Polda Lampung Berhasil Ungkap Lokasi Produksi Pupuk Ilegal di Pringsewu

Ditreskrimsus Polda Lampung Berhasil Ungkap Lokasi Produksi Pupuk Ilegal di Pringsewu

Radar BI, Ditreskrimsus Polda Lampung membongkar tempat produksi dan pemasaran pupuk ilegal di Desa Pering Kumpul, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Dalam pengungkapan tersebut jajaran Polda Lampung berhasil mengamankan 1,7 Ton pupuk padat, 880 Liter pupuk cair ilegal dan 529 kemasan pupuk serbuk siap jual terdiri dari berbagai merk.

Wadireskrimsus Polda Lampung, AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan tindaklanjut laporan masyarakat. PT Gahendra Abadi Jaya (GAJ) selama ini diduga telah memasarkan dan memproduksi pupuk ilegal di desa setempat.

BACA JUGA  Bus Transjakarta Tabrak Pembatas Jalan di Glodok
BACA JUGA  Tidak Terbukti Bersalah, Hakim Tipikor Vonis Bebas Khasiman Terdakwa Korupsi Proyek Jalan Muara Situlen - Gelombang

“Peredaran pupuk ini dilakukan tanpa izin, jadi penjualan tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI. PT GAJ memasarkan pupuk dengan kisaran harga 100 ribu dan diedarkan di Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya sejak 2019,” terang AKBP Popon Ardianto Sunggoro di Mapolda Lampung, Senin (24/01/22).

Petugas Kepolisian berhasil menyita beberapa bukti yakni alat-alat produksi pupuk ilegal seperti label, kemasan, karung, botol, dan mesin jahit karung.

Wadireskrimsus Polda Lampung menjelaskan meski telah mengungkap kasus hingga menyita sejumlah barang bukti, namun sayangnya pihak kepolisian masih belum bisa menetapkan status tersangka kepada salah satu pelaku tindak pidana tesebut.

BACA JUGA  Bocah 10 Tahun Ditemukan Tenggelam di Sungai Segah
BACA JUGA  Joko Widodo Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Kabupaten Trenggalek

Jajaran kepolisian masih harus mendalami dan akan menjadwalkan memanggil pihak direksi dari Salah satu perusahaan di Bandar Lampung.

AKBP Popon Ardianto Sunggoro menuturkan bahwa salah satu perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-Undang (UU) RI Nomor 22 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No.8 Tahun 1999, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp3 milyar.

Sumber: Humas Polri.

Facebook Comments

Artikel sebelumyaPolres Badung Berhasil Ungkap Kasus Narkoba Seberat 1.014,83 Gram
Artikel berikutnyaKasus Dugaan Hina Ibu Kota Negara, Mabes Polri Ambil Alih Kasus Edy Mulyadi