Ditreskrimsus Polda Lampung Berhasil Ungkap Lokasi Produksi Pupuk Ilegal di Pringsewu

91
Radar BI, Ditreskrimsus Polda Lampung membongkar tempat produksi dan pemasaran pupuk ilegal di Desa Pering Kumpul, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

Dalam pengungkapan tersebut jajaran Polda Lampung berhasil mengamankan 1,7 Ton pupuk padat, 880 Liter pupuk cair ilegal dan 529 kemasan pupuk serbuk siap jual terdiri dari berbagai merk.

Wadireskrimsus Polda Lampung, AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan tindaklanjut laporan masyarakat. PT Gahendra Abadi Jaya (GAJ) selama ini diduga telah memasarkan dan memproduksi pupuk ilegal di desa setempat.

BACA JUGA  Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Sambut Kedatangan Kapolda Sumut di Bandara Kualanamu
BACA JUGA  Polisi Tetapkan 3 Tersangka Tawuran di Tangerang, Motifnya Balas Dendam

“Peredaran pupuk ini dilakukan tanpa izin, jadi penjualan tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI. PT GAJ memasarkan pupuk dengan kisaran harga 100 ribu dan diedarkan di Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya sejak 2019,” terang AKBP Popon Ardianto Sunggoro di Mapolda Lampung, Senin (24/01/22).

Petugas Kepolisian berhasil menyita beberapa bukti yakni alat-alat produksi pupuk ilegal seperti label, kemasan, karung, botol, dan mesin jahit karung.

Wadireskrimsus Polda Lampung menjelaskan meski telah mengungkap kasus hingga menyita sejumlah barang bukti, namun sayangnya pihak kepolisian masih belum bisa menetapkan status tersangka kepada salah satu pelaku tindak pidana tesebut.

BACA JUGA  Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni
BACA JUGA  PPATK Temukan Dugaan Transaksi Judi Gubernur Papua Rp.560 Miliar ke Kasino

Jajaran kepolisian masih harus mendalami dan akan menjadwalkan memanggil pihak direksi dari Salah satu perusahaan di Bandar Lampung.

AKBP Popon Ardianto Sunggoro menuturkan bahwa salah satu perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-Undang (UU) RI Nomor 22 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No.8 Tahun 1999, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp3 milyar.

Sumber: Humas Polri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini