Beranda PEMERINTAH Dugaan Korupsi Kasus Retribusi Pelayanan Tera, Kejaksaan Harus Dalami Keterlibatan Kepala Dinas

Dugaan Korupsi Kasus Retribusi Pelayanan Tera, Kejaksaan Harus Dalami Keterlibatan Kepala Dinas

Radar BI, Cikarang Barat | Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyelidiki keterlibatan Kepala Dinas, dalam dugaan korupsi kasus retribusi pelayanan tera/tera ulang tahun 2017 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakan Koordinator LAMI, Suganda kepada Cikarang Ekspres, Rabu (17/11/2021).

“Kami dari LAMI meminta Kejari agar mendalami keterlibatan Kepala Dinas Perdagangan tahun 2017 dissat itu yang menjabat AR, sementara kabid dan Kasie sudah terkena terlebih dahulu menjadi tersangka,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menerima uang hasil korupsi dalam kasus retribusi pelayanan tera/tera ulang tahun 2017 pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Pendapatan hasil maling uang rakyat itu berjumlah Rp 1,1 miliar.

BACA JUGA  Kapolda Aceh Tekankan Operasi Zebra Seulawah 2021 Prioritaskan Pendisiplinan Prokes
BACA JUGA  Polisi Gagalkan Peredaran Sabu Dalam Bungkus Rokok di Sukamulya

Uang tersebut dikembalikan oleh tersangka M dan E melalui kuasa hukumnya kepada Kejari Kabupaten Bekasi, Senin (15/11). Kendati telah mengembalikan kerugian negara, namun kejaksaan memastikan proses hukum tetap berlanjut.

“Pada hari ini kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menerima titipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar pada dugaan tindak pidana korupsi tera pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi,” kata Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Ricky Anas, di Kantor Kejari Kabupaten Bekasi, Senin (15/11/2021).

Ricky mengatakan, pengembalian uang itu masuk dalam kategori titipan yang diterima kejaksaan. Nantinya setelah melalui putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap, uang akan dikembalikan ke negara.

BACA JUGA  Bantuan Makanan Bagi Warga Terdampak Banjir, Hendri Septa Apresiasi Dapur Umum Dinas Sosial Kota Padang
BACA JUGA  Tiba di Mapolda Sulut, Kapolda Irjen. Pol. Nana Sudjana Terima Laporan Kesatuan

“Jadi uangnya bersifat uang titipan yang akan dimasukan ke rekening titipan Kejari Kabupaten Bekasi sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini menandakan proses hukum tetap berjalan,” kata dia.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bekasi menambahkan, pengembalian uang itu merupakan pengembangan terhadap perkara pengelolaan keuangan retribusi tera/tera ulang pada tahun 2017.

Dari sepanjang tahun itu, kedua tersangka tidak menyetorkan hasil restribusi tera/tera ulang tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan, uang yang tidak disetorkan itu mencapai Rp 1,1 miliar.

BACA JUGA  Begini Kronologis Driver Ojol Dipukuli Oknum Sekuriti di Cluster BSD Tangerang
BACA JUGA  Jadi Tersangka Korupsi, Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Lansung Ditahan Rutan KPK

“Memang pengembalian sejumlah Rp 1,1 Miliar ini dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang memang diterima oleh Dinas Perdagangan pada tahun 2017,” ujarnya

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah menetapkan tersangka, dugaan korupsi Retribusi Pajak Daerah dari Sektor Pelayanan Tera Ulang Tahun 2017 sekitar Rp. 1 Miliar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan terduga korupsi pengadaan alat berat Buldozer di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, dengan kerugian negara sebesar Rp1,4 Miliar.

Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Barkah Dwi Hatmoko mengatakan, penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi, yang melibatkan kerugiaan negara mencapai miliaran, berada di Dinas Perdagangan kurang lebih Rp1 Miliar dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Rp1,4 Miliar.

BACA JUGA  Sambangi KPK, Kabareskrim Polri Sepakat Perkuat Pemberantasan Korupsi di Indonesia
BACA JUGA  Kasus Korupsi 4,2 Miliar Pengadaan Bebek di Aceh Tenggara, Polisi Tahan Satu Tersangka

“Ada dua perkara yang kami laksanakan, yang pertama perkara pengadaan alat berat Tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup dan dugaan tindak pidana korupsi pelayanan tera ulang tahun 2017 di Dinas Perdagangan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/10) malam di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Dwi sapaan akrabnya, menetapkan tersangka mantan Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Lingkungan Hidup, Dodi Agus Supriyanto dan mantan Kabid di Dinas Perdagangan, ML serta pegawainya ES, yang secara penyelidikan dan penyidikan, diduga telah merugikan negara.

“Kami juga masih menghitung lagi kerugian negaranya. Dan kalau pun ada aktor intelektual, kita masih terus melakukan penyidikan,” katanya.

BACA JUGA  Polres Serdang Bedagai Berhasil Ungkap Motif Pembunuh Janda di Dairi
BACA JUGA  HUT 61 Karang Taruna, Irwan Basir: Terus Bergerak Untuk Kemaslahatan

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Jonly Nahampun secara terpisah, sangat mengapresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dalam melakukan penegakan hukum dan atas penetapan tersangka beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi.

Jonly menambahkan, penetapan tersangka pada Dinas Lingkungan Hidup terkait pengadaan alat berat Buldozer dan dugaan tindak pidana korupsi Retribusi Pajak Daerah dari sektor Pelayanan Tera Ulang Tahun 2017, yan seharusnya di setor ke kas daerah.

“LAMI tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Apalagi kami yang memberikan informasi atau laporan LAMI ke kejaksaan dengan surat Nomor:048/B/Informasi/LAMI/V/2021 tertanggal Kamis, 20 Mei 2021 dugaan tindakan pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017,” tandasnya. (Team Radar BI)

Facebook Comments

Artikel sebelumyaSidang Sengketa Tanah di Bogor, Ukat Sukatma: Tidak Memiliki Tanah, Kenapa Nama dan Tanda Tangan Dipalsukan
Artikel berikutnyaSertijab, Marsekal Hadi ke Panglima TNI Baru: Jadikan Tugas Sebagai Ladang Ibadah kepada Tuhan YME