Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mendesak Presiden Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menhan Prabowo Subianto terkait insiden tenggelam kapal selam KRI Nanggala 402 sebanyak 53 awak telah gugur di perairan Provinsi Bali.
Seperti diketahui, Mabes TNI mengungkapkan kapal selam KRI Nanggala 402 berstatus subsunk atau telah tenggelam di perairan laut Utara Bali pada hari, Sabtu (24/04/2021).
Panglima TNI Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P menyebut kapal selam KRI Nanggala 402 terbelah 3 karena tekanan air laut. Seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur di perairan Bali.
Terkait insiden itu, Ketua Umum DPP GMNI menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto yang terus naik dari tahun ke tahun.
Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik.
Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan, ujar Arjuna dalam keterangan resmi pada hari, Senin (26/04/2021).
Dilansir oleh Kompas TV menemukan, pernyataan itu benar adanya. Buku II Nota Keuangan beserta APBN TA 2021 Kemenkeu menyebut anggaran Kemenhan pada tahun 2019 mencapai Rp.115,4 triliun.
Lalu, anggaran Kemenhan mencapai Rp.117,95 triliun pada 2020. Anggaran Kemenhan ini menjadi salah satu yang terbesar di antara kementerian lain, bersama Kementerian PUPR dan Polri.
“Penguatan tersebut antara lain disebabkan pemeliharaan dan perawatan alutsista di TNI AD dan TNI AL,” tulis pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Terbaru, Kemenhan Prabowo Subianto mendapat peningkatan anggaran sangat besar menjadi Rp.137,18 triliun pada tahun 2021.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan, anggaran besar Kemenhan ini berguna untuk melaksanakan 4 fungsi pertahanan. Pengadaan, modernisasi, pemeliharaan, dan perawatan alutsista adalah salah satunya.
“Pengadaan kapal patroli cepat, peningkatan pesawat udara matra laut, serta pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista pada TNI AL,” demikain tertulis dalam Buku II Nota Keuangan tahun 2021 itu.
Arjuna Putra Aldino juga menyoroti ada ketimpangan besaran anggaran antar matra TNI. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 TNI AD mendapat anggaran tertinggi Rp.55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp.4,5 miliar.
Sementara, TNI AL dan TNI AU berada jauh di bawah anggaran itu. TNI AL memiliki anggaran Rp.22,08 miliar dengan alokasi alutsista Rp.4,1 miliar. Kemudian, TNI AU memperoleh anggaran Rp.15,5 miliar dengan alokasi alutsista Rp.2,1 miliar.
Menurut Ketua Umum DPP GMNI, Angkatan Laut belum mendapat anggaran yang optimal. Hal ini tak sesuai dengan visi Presiden Jokowi.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia,” ujarnya.
Ia juga mempermasalahkan serapan anggaran Kemenhan yang di bawah standar. Padahal, Kemenhan adalah salah satu kementerian dengan anggaran terbesar.
“Pada tahun 2019, ada Rp.19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar,” tegas Arjuna Putra Aldino.
