Beranda DAERAH Jampidum Kejaksaan Agung Setujui 7 Permohonan Restoratif Justice

Jampidum Kejaksaan Agung Setujui 7 Permohonan Restoratif Justice

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Fadil Zumhana.
Radar BI, Jakarta | Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Fadil Zumhana lakukan ekspose dan menyetujui 7 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Restoratif justice).

Berdasarkan siaran pers dari Pusat Penerangan Hukum Kejagung, 7 perkara tersebut berasal dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) diantaranya adalah: Kejari Aceh Utara, Gowa, Luwu, Sungai Penuh, Bireun, Bone dan Makasar.

Adapun alasan Jampidum, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

BACA JUGA  Polda Metro Jaya Tangkap Mafia Tanah 45 Hektare di Alam Sutera
BACA JUGA  Polres OKU Selatan Berhasil Ungkap Kasus Pencabulan Oleh Oknum Guru Pesantren

Pasal yang disangkakan tindak pidananya diancam pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan  mengacu  pada Perja No.15 Tahun 2020.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa.

BACA JUGA  Jelang Larangan Mudik, Kapolres Tinjau Pos Check Point di Perbatasan Aceh
BACA JUGA  Edy Rahmayadi Kejar Target Penuhi Kebutuhan Air Bersih Untuk Masyarakat

Sebab, definisi keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. (Mulis).

Facebook Comments

Artikel sebelumyaTersangka Ferdinand Hutahaean Mau Ajukan Praperadilan, Bareskrim Polri: Silakan Saja
Artikel berikutnyaRakorbang Tingkat Kelurahan, Irwan Basir: Bersama Kita Dorong Percepatan Pembangunan di Kota Padang