Beranda INFO POLRI Kabid Humas Polda Banten Sampaikan Aturan Lengkap PPKM Darurat

Kabid Humas Polda Banten Sampaikan Aturan Lengkap PPKM Darurat

PPKM
Kabid Humas Polda Banten Kombes. Pol. Edy Sumardi.
Pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah. PPKM Darurat dimulai pada 3 Juli 2021, yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021.

Kebijakan ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden beberapa hari lalu.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi.

BACA JUGA  Selama 1 Bulan 2021, Polda Kalteng Ungkap 3 Kasus Tambang Emas Ilegal

Kebijakan diambil sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam waktu belakangan ini.

Terkait hal tersebut, Kabid Humas Polda Banten Kombes. Pol. Edy Sumardi mengajak kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Banten untuk mendukung serta mematuhi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Banten, saya mengajak untuk bersama-sama mendukung dan mematuhi penerapan PPKM Darurat ini. PPKM Darurat ini dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat,” ujar Edy Sumardi. Senin, (05/07/2021).

BACA JUGA  Polda Banten Gelar Bakti Sosial, Bagikan 7.000 Paket Sembako dan 15.000 Masker ke Masyarakat

Berikut Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali Pada 3-20 Juli 2021:

1. Sektor non-esensial menerapkan 100 persen work from home (WFH).

2. Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online.

3. Untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

BACA JUGA  Polda Sultra Tangkap Wanita Diduga Pengedar Narkoba

Cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Sementara itu, cakupan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam.

BACA JUGA  OTT Pungli Sertifikat Tanah di BPN Lebak, Polda Banten Sita Uang Rp 36 Juta

4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in).

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

BACA JUGA  9 Remaja Masjid Tewas Kecelakaan di Tebing Tinggi

7. Tempat ibadah seperti masjid, mushala, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara.

9. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

BACA JUGA  279 Juta Data Nasabah Bocor, Dirut BPJS Kesehatan Mangkir Panggilan Bareskrim Polri

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa (rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

BACA JUGA  Polda Sumut Sebar 5.000 Brosur Imbauan Patuhi PPKM Darurat Dari Udara

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

Facebook Comments

Artikel sebelumyaHari Pertama Kerja Saat PPKM Darurat Dilakukan, Ratusan Kendaraan Putar Balik di Tangsel
Artikel berikutnyaPolri Akan Tindak Tegas Pencari Keuntungan Pribadi di Tengah Pandemi Covid-19