Jakarta, Radar BI | Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si mengakui rentetan kasus yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian mulai dari kasus Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H, tragedi Stadion Kanjuruhan hingga kasus peredaran narkoba Irjen. Pol. Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K., M.H telah menguras fisiknya.
Kapolri mengatakan hal itu ia lakukan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kasus TM, FS, dan Kanjuruhan menyita fisik, memang itu fakta yang kita hadapi, kata Listyo Sigit Prabowo dalam acara Blak-blakan detikcom pada hari Senin (31/10/2022).
Kapolri menyebut selama hampir dua tahun Polri telah berupaya untuk melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi. Upaya seperti diskusi dengan masyarajat pun dilakukan guna memperbaiki citra dari institusi Polri.
“Ya memang kemudian di situlah kita melakukan pembenahan – pembenahan,” ujarnya.
Kapolri mengamini bahwa peristiwa – peristiwa besar yang terjadi belakangan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.
Hal itu, kata dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani bersama-sama.
“Yang tadinya seluruh anggota kita semua bekerja keras alhamdulillah kita sempat mencapai titik tertinggi, kemudian tiba-tiba jatuh. Ini tentunya menjadi PR bersama. Memerlukan effort untuk bisa mengembalikan,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Kapolri mengatakan bahwa menjaga dan memotivasi anak buah harus selalu Listyo lakukan demi mengembalikan tingkat kepercayaan publik ke titik tertinggi. Hampir 3 tahun kita bekerja keras kemudian jatuh hanya karena masalah 3 kasus ini dan mudah-mudahan, katanya.
“Peristiwa yang ada ini apalagi peristiwa berikutnya yang kita segera ambil langkah ini bagi kami tentunya bagian dari upaya kita untuk mempercepat transformasi supaya kita bisa kembali,” sambungnya.
Kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo kepada ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menjadi perhatian publik secara luas.
Sambo sudah dipecat dari kedinasan Polri. Kini, kasus memasuki babak baru: sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Personel kembali terlibat dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 suporter Arema FC. Banyaknya korban meninggal dunia tak lepas dari dampak gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah penonton.
Kabag Ops Polres Malang Kompol WSS, Danki III Brimob Jatim AKP H dan Kasat Samapta Polres Malang AKP BSA jadi tersangka.
Kemudian, Irjen Pol. Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus peredaran narkoba dan ditetapkan tersangka. Ia diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat lima kilogram. Dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya dikutip dari Radar Berita Indonesia, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Tanah Air di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat (14/10/2022).
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dalam keterangannya usai pertemuan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Polri, salah satunya adalah agar Polri menjaga kesolidan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respons cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini,” ujar Kapolri.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta jajaran Polri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Mulai dari gaya hidup hingga pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polri.
“Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat,” ungkap Kapolri.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut memberikan arahan kepada jajaran Polri untuk mengawal kebijakan ekonomi pemerintah di semua tingkat, baik tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi dalam rangka menghadapi situasi global saat ini.
“Bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan,” ucap Kapolri.
Tidak hanya kebijakan ekonomi, Pak Jokowi juga meminta jajaran Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang stabilitas keamanan.
Polri diharapkan dapat melakukan pencegahan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang berdampak pada perpecahan, polarisasi, dan mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya dalam situasi tahun politik yang sedang terjadi di Indonesia.
Tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti, ujar Kapolri.
