Kasus Remaja Dipaksa Jadi PSK di Apartemen Jakarta Barat Naik Tahap Penyidikan

133
Kasus PSK, Poto: Ilustrasi.
Kasus PSK, Poto: Ilustrasi.
Jakarta, Radar BI | Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebutkan, kasus penyekapan remaja perempuan (berusia 15 tahun) yang dipaksa menjadi pekerjaan seks komersial (PSK) di apartemen wilayah Jakarta Barat sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.

Kombes. Pol. Endra Zulpan mengatakan, pihaknya sudah menyelidiki dugaan kasus penyekapan remaja perempuan yang dipaksa menjadi PSK, sekaligus eksploitasi terhadap berinisial NAT tersebut. Selain itu, penyidik juga sudah melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.

“Penyekapan remaja perempuan dipaksa menjadi PKS, Ya benar. Sudah dilakukan perkara dan kini dinaikkan statusnya ke penyidikan,” kata Kombes Zulpan dalam keterangannya, pada hari Jumat (16/9/2022).

Menurut Kombes Zulpan, kasus tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Juni 2022 oleh ayah korban berinisial MRT (berusia 49 tahun). Dalam laporan MRT, terlapor berinisial EMT disebut telah memaksa anaknya menjadi PSK sejak Januari 2022.

BACA JUGA  Polda Jateng Tangkap Tersangka Penyeludupan Sabu Jaringan Internasional

“Ayah kandung korban selaku pelapor menerangkan bahwa korban bercerita telah dijual oleh terlapor di apartemen daerah Jakarta Barat,” ungkap Kombes Zulpan.

“Korban diminta melayani laki-laki dan diberi upah senilai Rp 300.000 sampai dengan Rp 500.000,” sambung dia.

Kendati demikian, Kombes Zulpan belum menjelaskan lebih lanjut apakah terlapor berinisial EMT sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini dugaan kasus penyekapan dan eksploitasi anak di bawah umur itu masih terus diusut oleh penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, NAT diduga disekap dan dipaksa menjadi PSK di apartemen wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kuasa hukum korban, M Zakir Rasyidin, mengatakan, peristiwa tersebut diduga sudah terjadi selama 1,5 tahun sejak Januari 2021 dan diketahui pihak keluarga pada Juni 2022. Kasus itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2912/VI/2022/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 14 Juni 2022.

BACA JUGA  Kemenkeu Bakal Kucurkan Dana Rp.4,1 Triliun Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Menurut Zakir, kejadian bermula saat korban diajak oleh EMT ke sebuah apartemen di Jakarta Barat. Setelah itu, korban justru dilarang keluar atau pergi meninggalkan apartemen tersebut. Berdasarkan pengakuan korban, EMT mengiming-imingi NAT sejumlah uang dan berjanji bakal memfasilitasinya untuk mempercantik diri.

“Anak ini tidak bisa pulang. Dia diiming-imingi, dikasih uang dengan cara bekerja, tapi pekerjaan yang diberikan itu dia dijual ke pria hidung belang,” ungkap Zakir.

Selama disekap, kata Zakir, korban juga diduga diintimidasi agar tidak mencoba kabur atau menolak melayani pelanggan.

Zakir menyebutkan, korban diberi target untuk mendapatkan uang minimal Rp 1 juta per hari. Apabila tidak memenuhi target, NAT dianggap berutang uang kepada pelaku.

“Kalau tidak menghasilkan uang Rp 1 juta per hari, dia diminta untuk bayar utang dengan menjajakan diri. Jika tidak memenuhi target, maka dia diminta untuk membayar utang,” ungkap Zakir.

BACA JUGA  Seleksi CASN 2023, Kanwil Kemenkumham Sumbar Gandeng Ombudsman RI

Dalam melancarkan aksinya selama 1,5 tahun, lanjut Zakir, terlapor sesekali mengizinkan korban untuk pulang ke rumah menemui orangtuanya.

Namun, korban akan dipantau oleh pelaku dan diminta tidak berlama-lama di rumah. Korban juga dilarang menceritakan soal pekerjaan maupun tempatnya bekerja kepada pihak keluarga.

“Jadi korban hanya menyampaikan kepada keluarga bahwa dia bekerja, tidak sampaikan detail pekerjaannya seperti karena dalam tekanan,” tutur Zakir.

“Kalau sampai ngomong ke keluarga dia harus membayar utang sebesar Rp 35 juta,” sambung dia.

Pada kesempatan yang sama, orangtua korban, MRT (49), berharap pelaku segera ditangkap dan diganjar hukuman setimpal dengan perbuatannya. Terlebih, aksi pelaku membuat korban tidak bisa bersekolah selama lebih dari 1,5 tahun.

“Saya berharap ditindaklanjuti sesuai dengan hukum saja, sesuai dengan hak-hak anak. Kan selama setahun lebih dia enggak bisa sekolah tertahan di sana,” kata MRT.

Sumber: Divisi Humas Polri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini