KPK Tetapkan Sudrajad Dimyati Tersangka Dugaan Suap Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung

92
Ketua KPK Firli Bahuri dan petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung saat konferensi pers. Bertempat di gedung KPK, Jakarta, pada hari Jumat (23/09/2022). (Poto:Galih Pradipta/Antara).
Ketua KPK Firli Bahuri dan petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung saat konferensi pers. Bertempat di gedung KPK, Jakarta, pada hari Jumat (23/09/2022). (Poto:Galih Pradipta/Antara).
Jakarta, Radar BI | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dulu, Sudrajad Dimyati pernah kena isu ‘lobi toilet’. Sudrajad Dimyati yang diduga melobi Anggota Komisi III DPR di toilet pada saat itu, dalam proses seleksi calon Hakim Agung di DPR pada tahun 2013 lalu. Dia saat itu masih berstatus Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak.

Sementara, Anggota DPR yang ditemuinya saat itu ialah Bahrudin Nasori. Sudrajad saat itu menuju toilet usai mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR. Tak lama setelah Sudrajad Dimyati masuk ke toilet yang letaknya berdekatan dengan Komisi VIII DPR, Bahrudin Nasori juga masuk.

Keduanya terlihat berbisik-bisik di dalam toilet. Pertemuan keduanya di dalam toilet itu berlangsung selama satu menit. Sudrajad Dimyati tampak menyerahkan sesuatu kepada Bahrudin. Namun, tak terlihat jelas apa yang diserahkan saat itu.

Bahrudin tampak keluar lebih dulu dari kamar mandi. Setelah itu, Sudrajad Dimyati ikut keluar dan hendak kembali ke ruang tunggu Komisi III. “Tidak ada, saya tidak melakukan lobi-lobi,” kata Sudrajad kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

“Apakah tadi sengaja bertemu dengan anggota Komisi III?” tanya wartawan mencecar. “Yang mana, saya sering ke kamar mandi karena mau kencing,” jawab Sudrajat dan bergegas meninggalkan Gedung Nusantara II.

Ketua KPK Firli Bahuri dan petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung saat konferensi pers. Bertempat di gedung KPK, Jakarta, pada hari Jumat (23/09/2022).
Ketua KPK Firli Bahuri dan petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung saat konferensi pers. Bertempat di gedung KPK, Jakarta, pada hari Jumat (23/09/2022).

Sementara, Bahrudin membantah menerima sesuatu dari calon hakim agung Sudrajad Dimiyati. Dia mengatakan hanya menerima secarik kertas dan menanyakan perihal calon hakim agung perempuan, baik karir dan nonkarir.

“Saya tak menerima apa-apa, saya cuma minta daftar nama soal calon hakim agung perempuan yang karir dan nonkarir. Jadi saya nanya mana yang karir dan non karir,” jelas dia.

BACA JUGA  Tinjau Lokasi Banjir, Kapolres Aceh Tamiang Salurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Singkat cerita, isu ‘lobi toilet’ itu makin ramai dibahas. DPR, Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung ikut bersuara.

Dinyatakan Tak Bersalah

KY kemudian memeriksa Sudrajad Dimyati pada 26 September 2013. Selain KY, MA juga memeriksa Sudrajad Dimyati. Hasilnya, MA menyatakan Sudrajad Dimyati tidak bersalah.

“Hasil klarifikasi Tim Pengawas MA atas hakim Sudrajat menyatakan bahwa Pak Sudrajad tidak bersalah,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA saat itu, Ridwan Mansyur kepada wartawan, Jumat (27/9/2013).

“MA sangat berharap supaya label hakim ‘lobi di toilet’ segera dihilangkan karena keluarga dan anaknya yang kuliah dalam keadaan sedih dengan label itu,” sambungnya.

KY juga menyatakan Sudrajad Dimyati tidak bersalah. KY menyatakan Sudrajad Dimyati tidak terbukti merancang pertemuan itu. Selain itu, tidak ada bukti uang, surat atau hal lainnya yang diberikan Sudrajad Dimyati kepada Bahrudin.

“Hari ini KY telah memutuskan bahwa dalam kasus ‘lobi toilet’, hakim Sudrajat Dimyati dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi terhadap anggota DPR,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (28/10/2013).

Jadi Tersangka di KPK

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Jakarta dan Semarang. KPK kemudian melakukan gelar perkara. Setelah itu, KPK mengumumkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Dimyati.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan mengungkapkan kasus tersebut diawali dengan adanya laporan pidana dan gugatan perdata, terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES).

“Saat proses persidangan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung,” kata Firli dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (23/9).

BACA JUGA  Polres Purbalingga Ungkap Empat Kasus Narkoba dengan Tujuh Tersangka

Pada 2022, Heryanto dan Ivan Dwi melakukan pengajuan kasasi dengan masih mempercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini, diduga Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan Majelis Hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan Yosep dan Eko.

“Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES yaitu DY (Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) dengan adanya pemberian sejumlah uang,” ucapnya.

Desy Yustria selanjutnya diduga mengajak Elly Tri Pangestu (RTP) selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung dan Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke Majelis Hakim. Desy dkk diduga menjadi representasi dari Sudrajad Dimyati (SD) dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara.

“Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada Majelis Hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar SGD 202.000 (ekuivalen Rp 2,2 miliar).

Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp 850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp 100 juta dan SD menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP,” jelasnya dikutip dari DetikNews.

“Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pailit,” tambahnya

BACA JUGA  Cara Hj. Hiagni Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi Berbagi Rezeki di Bulan Ramadhan

Dilansir dari Tempo, dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menangkap delapan orang tersangka, enam diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara empat tersangka lainnya, termasuk Sudrajad Dimyati, belum ditangkap dan ditahan.

Enam tersangka yang sudah menjalani penahanan adalah:
1. ETP (Elly Tri Pangestu) Hakim Yustisial / Panitera Pengganti Mahkamah Agung.
2. DY (Desy Yustria), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3. MH (Muhajir Habibie), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.
4. AB (Albasri), PNS Mahkamah Agung.
5. YP (Yosep Parera), Pengacara.
6. ES (Eko Suparno), Pengacara.

Sementara empat orang yang belum ditahan adalah:
1. SD (Sudrajad Dimyati), Hakim Agung Mahkamah Agung.
2. HT (Heryanto Tanaka), Swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
3. IDKS (Ivan Dwi Kusuma Sujanto), Swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
4. RD (Redi), PNS Mahkamah Agung.

KPK menjerat Dimyati, Desy, Elly, Muhajir, Redi dan Albasari sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Heryanto, Ivan, Yosep dan Eko sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pada 1 Agustus 2022 lalu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Semarang menyatakan telah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung soal kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Intidana pailit.

KPK pun menduga komplotan Sudrajad Dimyati cs menerima pemberian lain dari pihak lain yang berperkara di Mahkamah Agung. Firli menyatakan mereka sedang mendalami hal ini lebih lanjut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini