Radar Berita Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan pengalaman ketika didatangi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengaku ragu melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang diduga melakukan penyelewengan.
Menurut Prabowo, Kepala BPKP datang dengan perasaan cemas karena pihak-pihak yang sedang diperiksa diketahui memiliki hubungan dekat dengan dirinya sebagai Presiden RI.
“Datang ke saya agak gemetar. Karena yang dia laporkan, diketahui bahwa beberapa orang itu dekat sama saya,” ujar Prabowo di hadapan peserta kegiatan.
Meski demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak pernah memberikan perlindungan terhadap pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan jabatan.
Ia justru meminta agar proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sesuai aturan yang berlaku.
“Teruskan pemeriksaan. Tidak ada berhenti. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa,” tegasnya.
Tekankan Integritas Pejabat Negara
Dalam pidatonya, Presiden menilai jabatan publik merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Menurutnya, pejabat negara seharusnya menjadi teladan dalam pengabdian kepada masyarakat, bukan memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Ia mengingatkan bahwa setiap pejabat yang dipercaya menduduki posisi strategis memiliki tanggung jawab moral kepada rakyat dan negara. Karena itu, penyalahgunaan jabatan dinilai sebagai tindakan yang mencederai kepercayaan publik.
“Begitu menjabat jabatan negara, tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat,” katanya.
Presiden juga mengaku heran masih ada oknum pejabat maupun aparat yang nekat melakukan praktik korupsi di tengah perkembangan teknologi digital saat ini.
Menurutnya, sistem pengawasan dan teknologi modern membuat berbagai bentuk penyimpangan semakin mudah dilacak.
“Saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba korupsi. Sekarang ada digital, pasti ketahuan,” ujarnya.
Korupsi Berdampak pada Keluarga
Meski mendukung langkah tegas terhadap praktik korupsi, Prabowo mengaku merasa prihatin setiap kali menerima laporan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara.
Ia menilai dampak dari tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga menghancurkan nama baik keluarga pelaku.
Menurutnya, anak, istri, dan keluarga pejabat yang terjerat kasus korupsi sering kali ikut menanggung beban sosial akibat perbuatan tersebut.
Karena itu, Presiden meminta seluruh aparatur negara, pejabat publik, hingga penegak hukum untuk menjaga integritas serta menjauhi praktik-praktik yang dapat merugikan rakyat.
Ia menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Pernyataan Prabowo tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di era pemerintahannya, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden. (*)
