Beranda DAERAH Mangkir Dipanggil Polisi, Wakil Ketua DPRD Padang Diduga Selewengkan Dana Pokir

Mangkir Dipanggil Polisi, Wakil Ketua DPRD Padang Diduga Selewengkan Dana Pokir

DPRD
Kantor DPRD Padang Jalan Sawahan No.50, Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang
Kasat Reskrim Polresta Padang mengatakan, Wakil Ketua III DPRD Padang dari Fraksi Partai Demokrat inisial IM dijadwalkan diperiksa Polresta Padang pada hari, Jumat (11/06/2021).

Dilansir oleh Padangkita, Kasat Reskrim Polresta Padang mengatakan hingga sore ini IM belum datang. Kami jadwalkan siang ini tapi dia belum datang, ujarnya.

Selian itu, Kompol. Rico Fernanda menyebutkan IM akan diperiksa oleh tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Padang tekait dugaan penyelewengan dana pokok pikiran rakyat (Pokir).

BACA JUGA  Sudah 4 Kali Beraksi, Bajing Loncat di Jakarta Barat Ditangkap Polisi

Data awal, Kasat Reskrim Polresta Padang menyampaikan ada dugaan penyelewengan dana pokir di Daerah Pemilihan (Dapil) IM.

Dana pokir yang telah dicairkan untuk membantu sebanyak 80 warga diduga disunat IM Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang. Bantuan tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang.

BACA JUGA  Polri Akan Tindak Tegas Pencari Keuntungan Pribadi di Tengah Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polresta Padang mengatakan pihaknya masih perlu pemeriksaan untuk mendalami dugaan tersebut dan ini merupakan tindak lanjut atas laporan dari salah seorang warga, tuturnya Kompol. Rico Fernanda melalui sambungan telepon selularnya pada hari, Jumat (11/06/2021) sore.

Anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut ditindaklajuti oleh anggota DPRD Kota Padang ke eksekutif saat perancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

BACA JUGA  Ungkap Kasus Mafia Tanah, Polda Bengkulu Tetapkan 4 Tersangka

Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD Kota Padang kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Pokir atau Pokok – pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

BACA JUGA  Pekan Depan, Bareskrim Polri Akan Gelar Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Pasal 78 ayat (2) dan (3) permendagri nomor 86 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok – pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan.

Lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Facebook Comments