Beranda PEMERINTAH Mantan Menteri Perdagangan Lutfi Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng

Mantan Menteri Perdagangan Lutfi Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat tinjau stok minyak goreng di salah satu ritel di Jakarta pada Jumat, 18 Maret 2022. /Biro Humas Kemendag.
Jakarta, Radar BI | Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Muhammad Lutfi terkait kasus fasilitas pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode 2021-2022.

Pantauan di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta Selatan pada hari, Rabu (22/6/2022), Muhammad Lutfi tiba di lokasi untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 09.10 WIB.

Lutfi tidak banyak menyampaikan pernyataan perihal kedatangannya ke Kejagung. Dia langsung berlalu dan siap kooperatif dalam pemeriksaannya terkait penanganan kasus mafia minyak goreng.

BACA JUGA  Polda Metro Jaya Ringkus Dua Perampok dan Pemerkosa ABG di Bekasi
BACA JUGA  Patroli Kapal Ditpolair Jambi Cegah Penyelundupan CPO Ilegal atau Minyak Goreng ke Luar Negeri

“Lutfi juga tampak membawa tas jinjing berwarna hitam. Ia juga tidak berbicara banyak soal kedatangannya hari ini.

“Nanti ya,” kata Lutfi kepada awak media di lokasi.

Sebelumnya, Kejagung menyerahkan lima berkas perkara atas lima tersangka kasus mafia minyak goreng. Dalam hal ini perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, ke Direktorat Penuntutan pada Jampidsus untuk dilakukan penelitian sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP.

BACA JUGA  Himbau Terapkan Protokol Kesehatan, Kapolsek Kuranji Bersinergi Ketua MPA KAN Pauh IX Ajak Warga Cegah Covid-19
BACA JUGA  Terpilih di Musnas I, Agenanda Djatmika: Bersinergi Dalam Pelaksanaan Tugas Polri Ciptakan Kamtibmas Yang Kondusif

“Selanjutnya, berkas perkara tersebut akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (P16) yang ditunjuk dalam jangka waktu tujuh hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil (P18) dan tujuh hari untuk memberikan petunjuk (P19) apabila berkas perkara belum lengkap,” tutur Kapuspenkum kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).

Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA (SM) selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, dan Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia.

BACA JUGA  3 Tahun Terakhir, Mahfud MD: 95 Orang Meninggal Dunia Akibat Aksi Kekerasan Kelompk KKB di Papua
BACA JUGA  2 Kapolsek dan Kasat Lantas Polrestabes Palembang Terima Penghargaan dari Pewarta Pokja

Kemudian Pierre Togar Sitanggang (PTS) selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, dan Lin Che Wei (LCW) selaku Penasihat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia, dikutip dari Liputan 6.

Mereka disangkakan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Facebook Comments

Artikel sebelumyaRespon Cepat, Obay Hendra Winandar: Apresiasi Pemkab Bekasi Perbaiki Jalan Raya Cabang Bungin Rusak
Artikel berikutnyaRotasi Pejabat Polri, Kombes. Pol. Satake Bayu Setianto di Mutasi Kabid Humas Polda Bali