Jakarta, Radar Berita Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.
Salah satunya terkait besaran tunjangan anggota DPR serta kunjungan kerja ke luar negeri.
Keputusan itu, kata Prabowo, telah disepakati bersama para pimpinan DPR dan ketua umum partai politik yang hadir dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat juga harus lebih terbuka terhadap aspirasi publik. Karena itu, ia meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga organisasi sipil.
“Saya juga akan meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” tambahnya.
Rapat Darurat di Istana
Rapat di Istana Merdeka tersebut dihadiri sejumlah ketua umum partai politik, di antaranya Surya Paloh (NasDem), Megawati Soekarnoputri (PDIP), Bahlil Lahadalia (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Hadir pula Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat) serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Dari unsur lembaga negara, tampak Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Gelombang Nonaktif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Langkah ini diambil menyusul gelombang kemarahan publik yang ditujukan kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa partai politik bahkan telah lebih dulu menonaktifkan kadernya.
NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sementara PAN mengambil langkah serupa terhadap dua artis sekaligus legislatornya, Eko Patrio dan Uya Kuya.
