Beranda PEMERINTAH Soal Dugaan Data BPJS Kesehatan Bocor, Tjahjo Kumolo: Segera Sahkan RUU PDP

Soal Dugaan Data BPJS Kesehatan Bocor, Tjahjo Kumolo: Segera Sahkan RUU PDP

Tjahjo Kumolo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRAB), H. Tjahjo Kumolo, S.H meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Pembahasan dan pengesahan RUU tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya peretasan dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Tjahjo Kumolo tidak ingin kebocoran 279 data penduduk yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terjadi lagi.

BACA JUGA  Polda Aceh Tetapkan Tersangka AD Kasus Korupsi PT. KAI Rp. 6,5 M

“Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut,” kata Menteri Tjahjo Kumolo dalam keterangan resminya pada hari, Minggu (23/05/2021).

RUU ini, lanjut Tjahjo Kumolo, dinilai penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.

“Sehingga penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera,” tegas Tjahjo Kumolo.

BACA JUGA  Polda Jambi Deteksi 45 Titik Api Selama Enam Bulan

Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Dalam Negeri ini juga menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan tersebut.

Sebab itu, dia mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan didalamnya terdapat data aparatur sipil negara (ASN).

“Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk didalamnya,” ujar dia.

BACA JUGA  Jelang HUT Bhayangkara ke-75, Polda Sumbar Berikan Vaksinasi Massal Gratis

Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan.

Tjahjo menyoroti kasus dugaan kebocoran data ini karena kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.

BACA JUGA  Polisi Tangkap Pelaku Penggelapan Dana Umroh dan Haji Rp.1,4 Miliar

Dalam hasil pemeriksaan awal, Kementerian Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

Investigasi soal 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor ini sampai saat ini masih terus dilakukan, bahkan BPJS Kesehatan telah membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran.

Hingga saat ini payung hukum mengenai perlindungan data pribadi merujuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BACA JUGA  Beroperasi Sudah 3 Bulan, Polda Jambi Tangkap 13 Tersangka Judi Togel Online

Dalam pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.

Facebook Comments