Radar Berita Indonesia – Gagasan menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa kembali mengemuka. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, secara resmi mengusulkan agar Sumbar memperoleh status daerah istimewa kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dalam Seminar Internasional bertajuk “Bridging Friendship: Strengthening Indonesia-Netherlands Diplomatic Ties via Bukittinggi-Amsterdam” yang digelar di kawasan Jam Gadang, Bukittinggi, Sabtu malam (20/6/2026).
Usulan tersebut disampaikan Vasko di hadapan Menteri Kebudayaan RI, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, akademisi, tokoh masyarakat, serta para peserta seminar yang hadir dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang.
Dalam kesempatan itu, Vasko menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, menurutnya, sudah sewajarnya daerah yang dikenal sebagai Ranah Minang tersebut mendapatkan pengakuan khusus dari negara melalui status daerah istimewa.
“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, jika diperbolehkan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Mari sama-sama kita kawal Pak Menteri,” ujar Vasko yang disambut antusias para peserta seminar.
Menurut Vasko, sejarah telah mencatat bahwa Sumatera Barat, khususnya Kota Bukittinggi, memiliki peran strategis dalam mempertahankan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada masa perjuangan kemerdekaan.
Salah satu bukti paling penting adalah ketika Bukittinggi menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948.
Saat itu, pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara berhasil menjaga eksistensi Republik Indonesia ketika para pemimpin nasional, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, ditangkap oleh Belanda.
“Kalau kita berbicara sejarah, kontribusi Sumatera Barat terhadap bangsa ini sangat besar. Bukittinggi bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan Republik Indonesia,” kata Vasko.
Ia menilai status daerah istimewa bukan sekadar simbol atau penghargaan administratif semata, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap jasa besar masyarakat dan para tokoh Sumbar yang telah berkorban demi tegaknya Republik Indonesia.
Vasko juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbar, baik yang berada di kampung halaman maupun yang tersebar di berbagai daerah dan tingkat nasional, untuk bersama-sama memperjuangkan gagasan tersebut agar dapat diwujudkan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
“Perjuangan ini tentu membutuhkan dukungan dan kebersamaan seluruh masyarakat Sumbar. Jika kita memiliki semangat yang sama, saya optimistis cita-cita ini dapat diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyatakan dukungannya. Namun, ia menegaskan bahwa upaya menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa harus dilakukan secara serius, terukur, dan didukung kajian historis serta akademis yang kuat.
Menurut Fadli, Sumatera Barat memiliki landasan sejarah yang sangat kuat dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Ia menilai tidak banyak wilayah yang pernah memainkan peran strategis sebagai pusat pemerintahan negara dalam masa-masa paling menentukan bagi keberlangsungan republik.
“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” kata Fadli.
Fadli menegaskan bahwa keberadaan PDRI merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah Indonesia.
Melalui pemerintahan darurat yang dijalankan dari Bukittinggi dan wilayah sekitarnya, eksistensi Republik Indonesia tetap terjaga di mata dunia internasional meskipun ibu kota negara saat itu berhasil diduduki Belanda.
“Bukittinggi menjadi ibu kota pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat argumentasi bahwa Sumbar memiliki nilai historis yang sangat besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, terutama dalam mempertahankan kedaulatan negara pada masa-masa kritis setelah kemerdekaan.
Seminar internasional yang menjadi forum penyampaian usulan tersebut merupakan salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Kegiatan itu tidak hanya membahas hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda yang telah terjalin selama puluhan tahun, tetapi juga mengangkat berbagai aspek sejarah, budaya, dan peran strategis Bukittinggi dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Melalui forum tersebut, berbagai pihak kembali menyoroti pentingnya menjaga warisan sejarah nasional sekaligus memberikan penghargaan yang layak terhadap daerah-daerah yang memiliki kontribusi besar dalam lahir dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Usulan menjadikan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai daerah istimewa kini menjadi perhatian publik dan diperkirakan akan terus menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan, mengingat kuatnya argumentasi historis yang dimiliki daerah tersebut dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. (Dp)
