Radar Berita Indonesia | Program BPJS Kesehatan Gratis di Kota Padang akan mulai berlaku pada 5 Maret 2025. Seluruh rumah sakit di kota tersebut siap menerima pasien tanpa penolakan, asalkan mereka memiliki KTP Padang.
Program ini merupakan bagian dari visi Padang Melayani yang diusung oleh Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Direktur RSUP M. Djamil, Dovy Djanas, serta Direktur RSU Bunda Padang, Helgawati, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Srikurnia Yati, mengungkapkan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Padang telah mencapai 99 persen, meskipun masih ada sekitar 217 ribu warga dengan status BPJS tidak aktif.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansya, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan alur dan teknis pelaksanaan program berjalan optimal. Dengan langkah ini, diharapkan akses kesehatan bagi masyarakat semakin mudah dan merata.
Dengan diberlakukannya Program BPJS Kesehatan Gratis di Kota Padang mulai 5 Maret 2025, Pemkot Padang berkomitmen untuk memastikan semua warga mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Padang bersama BPJS Kesehatan akan melakukan sosialisasi di berbagai kecamatan untuk memastikan masyarakat memahami prosedur penggunaan layanan BPJS gratis ini.
Rumah sakit juga telah diminta untuk menyiapkan sistem administrasi yang lebih efisien guna menghindari antrean panjang dan memastikan layanan berjalan lancar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, menekankan pentingnya peningkatan keaktifan peserta BPJS.
Saat ini, masih ada 217 ribu warga yang belum mengaktifkan BPJS mereka, sehingga program ini juga menjadi momen untuk mendorong masyarakat agar memastikan kepesertaan mereka tetap aktif.
Di sisi lain, Pemkot Padang juga akan memantau pelaksanaan program ini secara ketat untuk menghindari kendala teknis di lapangan. Jika ditemukan rumah sakit yang masih menolak pasien BPJS, maka akan ada evaluasi dan tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan program ini, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Kota Padang semakin meningkat, dan masyarakat, terutama yang kurang mampu, tidak lagi menghadapi kendala finansial dalam mendapatkan perawatan medis.
Untuk memastikan Program BPJS Kesehatan Gratis berjalan optimal, Pemkot Padang akan membentuk tim pemantau yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Ombudsman guna mengawasi pelaksanaan program di seluruh rumah sakit dan puskesmas.
Tim ini bertugas menerima laporan dari masyarakat terkait kendala layanan, seperti penolakan pasien atau keterlambatan penanganan medis.
Selain itu, Pemkot Padang akan mengintegrasikan layanan BPJS Gratis dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah diluncurkan sebelumnya.
Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin sehingga penyakit dapat dideteksi lebih awal dan tidak membebani sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Wali Kota Fadly Amran juga menekankan bahwa program ini bukan hanya soal akses layanan kesehatan gratis, tetapi juga peningkatan kualitas layanan medis.
Oleh karena itu, Pemkot Padang akan bekerja sama dengan rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis dan mempercepat digitalisasi layanan kesehatan agar pasien dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.
Ke depan, pemerintah juga berencana memperluas cakupan program dengan menggandeng lebih banyak fasilitas kesehatan swasta serta memperkuat sistem rujukan agar pasien mendapatkan layanan yang tepat dan cepat sesuai kebutuhan medis mereka.
Penulis: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo.
