Redar Berita Indonesia – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus diperkuat melalui tiga dimensi utama, yakni sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kebersamaan, memperkokoh persatuan, serta menghadapi berbagai tantangan kebangsaan di tengah dinamika kehidupan nasional.
Penegasan itu disampaikan Haedar Nashir saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan yang mengusung tema Bersama Satukan Bangsa tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta dihadiri jajaran pimpinan PP Muhammadiyah dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam sambutannya, Haedar terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri agenda besar Muhammadiyah di tengah padatnya kegiatan kenegaraan.
Ia menegaskan, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah merupakan hubungan kelembagaan atau institusional, bukan hubungan personal. Hubungan tersebut dibangun atas dasar semangat ajaran Islam untuk saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, sekaligus menghindari kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
Menurut Haedar, Muhammadiyah senantiasa berkomitmen menjalankan peran keagamaan dan kebangsaan secara konsisten, termasuk mencegah berbagai bentuk kemungkaran melalui pendekatan dan karakter gerakan Muhammadiyah.
“Maka kami (Muhammadiyah) selalu tampil untuk mencegah segala bentuk kemungkaran dengan cara Muhammadiyah,” ujar Haedar.
Persatuan Bangsa Menghadapi Berbagai Tantangan
Berbicara mengenai kondisi kebangsaan, Haedar mengakui bahwa menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun bangsa Indonesia telah memiliki landasan kuat melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, berbagai tantangan yang berpotensi memecah belah persatuan masih terus muncul.
Ia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia mencatat berbagai upaya memecah belah masyarakat, bahkan sejak masa kolonial melalui politik devide et impera atau politik adu domba.
Setelah Indonesia merdeka, tantangan terhadap persatuan bangsa tidak serta-merta berakhir. Berbagai persoalan tetap muncul, baik yang bersumber dari dinamika internal maupun pengaruh eksternal.
Namun, di tengah berbagai ujian sejarah tersebut, Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang tetap utuh dan memiliki semangat kebersamaan.
“Ini kekuatan Indonesia,” tegasnya.
Haedar menilai, kekuatan persatuan tersebut harus terus dipelihara melalui kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. Persatuan tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sosial, pemerataan ekonomi, serta praktik demokrasi dan politik yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat.
Pertama, Memperkuat Persatuan Sosial-Budaya
Pada dimensi pertama, yakni sosial-budaya, Haedar menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan kebersamaan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, golongan, latar belakang budaya, serta pilihan dan orientasi politik yang berbeda. Keberagaman tersebut, menurutnya, harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan justru dimanfaatkan sebagai sumber konflik dan perpecahan.
Karena itu, toleransi, sikap saling menghormati, serta kesediaan hidup berdampingan menjadi modal sosial yang harus terus dirawat oleh seluruh masyarakat.
Haedar berpandangan, pembangunan bangsa tidak akan berjalan kokoh apabila kehidupan sosial masyarakat masih diwarnai pertentangan, prasangka, dan sikap saling meniadakan.
Kebersamaan sosial-budaya merupakan fondasi penting dalam membangun kekuatan nasional. Tanpa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, cita-cita mewujudkan Indonesia yang kuat dan maju akan sulit dicapai.
“Tanpa kebersamaan secara sosial-budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujarnya.
Kedua, Pemerataan Ekonomi dan Pencegahan Oligarki
Pada dimensi ekonomi, Haedar mengingatkan bahwa persatuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan dan pemerataan kesejahteraan.
Menurutnya, sulit membangun persatuan yang kuat apabila kesenjangan ekonomi semakin melebar, sementara kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu.
Ketimpangan distribusi kekayaan berpotensi melahirkan oligarki ekonomi yang dapat menghambat terciptanya kesejahteraan bersama. Kondisi tersebut juga dapat memunculkan ketidakadilan sosial apabila sebagian besar masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya ekonomi.
Haedar mengingatkan pesan Al-Qur’an agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Oleh sebab itu, pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Haedar mengaitkan pentingnya pemerataan ekonomi dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan merujuk pada pemikiran Bung Hatta, ia menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung semangat politik kemakmuran bersama. Perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan kepentingan rakyat dan tidak terjebak pada individualisme, liberalisme, maupun praktik kapitalisme yang mengutamakan kerakusan dan kepentingan segelintir pihak.
Ia juga menyinggung pandangan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengenai kondisi Indonesia yang akan tetap rapuh apabila kekuatan nasional masih digadaikan kepada pihak asing.
Berkaitan dengan reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Haedar menegaskan bahwa sumber daya strategis dan sektor ekonomi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus berada dalam penguasaan negara sesuai amanat konstitusi.
Apabila pengelolaan sumber daya tersebut kemudian diberikan kepada pengusaha nasional yang memiliki komitmen terhadap cita-cita kebangsaan dan kepentingan rakyat, Muhammadiyah, menurut Haedar, akan memberikan apresiasi dan mendukung langkah tersebut.
Pandangan itu sekaligus menegaskan bahwa kemandirian ekonomi, keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta pemerataan kesejahteraan merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan bangsa.
Ketiga, Demokrasi Politik Harus Berpihak kepada Rakyat
Dimensi ketiga yang menjadi perhatian Haedar adalah politik. Ia mengingatkan bahwa kehidupan politik nasional harus dijalankan dengan mengedepankan kepentingan rakyat, nilai moral, kebijaksanaan, serta tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
Menurutnya, kemunculan oligarki politik yang berorientasi pada penguasaan kekuasaan oleh kelompok tertentu dapat membuat kehidupan kebangsaan semakin rentan mengalami keretakan, bahkan perpecahan.
Karena itu, demokrasi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Haedar menilai, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai perebutan dan pembagian kekuasaan. Lebih dari itu, demokrasi harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan negara.
“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita kehilangan hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahaya ambisi kekuasaan yang berlebihan. Dalam sambutannya, Haedar mengutip pemikiran Ki Bagus Hadikusumo yang menyebut bahwa sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat serta bangsa adalah hawa nafsu yang jahat, termasuk kerakusan dan ketamakan.
Peringatan tersebut ditujukan agar seluruh elemen politik tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” tegas Haedar.
Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo
Dalam kesempatan yang sama, Haedar turut menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat pendidikan, serta menjaga konstitusi.
Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terbiasa memberikan pujian tanpa dasar dan pertimbangan terhadap realitas yang ada.
“Kami tidak terbiasa untuk memuji kalau tidak realitas itu yang terjadi,” kata Haedar.
Pernyataan tersebut mencerminkan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berupaya membangun hubungan konstruktif dengan pemerintah, sekaligus tetap menjaga komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kepentingan masyarakat.
Memasuki Usia 114 Tahun, Muhammadiyah Perkuat Pendidikan dan Pelayanan Sosial
Selain menyampaikan pandangan mengenai persatuan bangsa, Haedar juga memaparkan perkembangan Muhammadiyah yang telah memasuki usia 114 tahun.
Dalam perjalanan panjangnya, Muhammadiyah terus memperluas kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pelayanan sosial.
Saat ini, Muhammadiyah memiliki 165 perguruan tinggi, termasuk 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, 360 klinik, hampir 8.000 sekolah dasar dan menengah, serta sekitar 20.000 Taman Kanak-Kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).
Capaian tersebut menunjukkan besarnya jaringan pelayanan Muhammadiyah yang selama ini berkontribusi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Haedar juga menjelaskan bahwa Muhammadiyah terus memperluas jangkauan dakwah dan pelayanan sosial hingga ke wilayah yang belum banyak tersentuh pembangunan.
Upaya tersebut mencakup pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan suku Bajo hingga wilayah Papua. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk menghadirkan manfaat organisasi secara lebih luas, tanpa membedakan latar belakang masyarakat maupun kondisi geografis.
Muktamar ke-49 Muhammadiyah Digelar di Medan pada November 2027
Pada kesempatan tersebut, Haedar Nashir juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Muktamar ke-49 Muhammadiyah pada 18–21 November 2027 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.
Pembukaan Muktamar direncanakan berlangsung di Stadion Teladan Medan dengan melibatkan lebih dari 10.000 peserta Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah, serta lebih dari satu juta penggembira dari berbagai daerah di Indonesia.
Agenda tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi Muhammadiyah dalam memperkuat konsolidasi, menentukan arah gerakan, serta merumuskan kontribusi organisasi terhadap kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan pada masa mendatang.
Menutup sambutannya, Haedar menyampaikan doa dan harapan agar Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan Allah Swt. dalam menjalankan amanah sebagai kepala negara.
Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah akan terus membersamai perjalanan bangsa melalui kontribusi nyata, doa, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan memperkuat Indonesia.
“Kami selalu membersamai Bapak, mendoakan kesehatan Bapak, dan tetap dilindungi Allah untuk memimpin Indonesia menjadi Indonesia Raya yang diberkahi Allah,” pungkas Haedar.
Pesan utama yang disampaikan Haedar dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah tersebut menegaskan bahwa persatuan Indonesia membutuhkan kerja bersama seluruh elemen bangsa.
Kekuatan sosial-budaya harus dijaga, keadilan ekonomi harus diwujudkan, dan demokrasi politik harus dijalankan dengan kebijaksanaan serta keberpihakan kepada rakyat.
Dengan demikian, semangat Bersama Satukan Bangsa tidak berhenti sebagai tema kegiatan, melainkan harus menjadi komitmen bersama dalam merawat keberagaman, memperkuat kedaulatan, dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, serta berkeadaban. (*)
