Senin, April 15, 2024
No menu items!

Novel Baswedan Apresiasi Polda Metro Jaya Jerat Firli Bahuri Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi

Must Read
Jakarta, Radar BI | Mantan Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menjerat Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Menurut Novel Baswedan, Polda telah menyelamatkan KPK dari Firli Bahuri. Pertama-pertama kita apresiasi langkah Polri yang berani bersikap obyektif dan jujur dalam penanganan perkara TPK ini.

BACA JUGA  LaNyalla Minta Perlindungan Terhadap Anak Dijalankan Serius

Ini sekaligus bentuk kepedulian Polri untuk menyelamatkan KPK dari orang-orang yang berbuat korupsi menggunakan lembaga KPK, ujar Novel Baswedan dikutip dari Liputan6, pada hari Kamis (24/11/2023).

Novel Baswedan meminta Polda Metro Jaya mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, Novel juga mendesak Polda Metro mengusut kasus korupsi Firli Bahuri yang lain. Termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Semoga upaya penyidikan yang dilakukan oleh Polri bisa mengungkap perbuatan-perbuatan lain yang diduga dilakukan oleh Firli. Begitu juga dengan TPPU yang saya yakin menjadi perbuatan yang menyertai TPK yang dilakukan oleh Firli,” kata Novel Baswedan.

BACA JUGA  Danrem 044/Garuda Dempo Terima Kunjungan Silaturahmi Kapolda Sumsel Yang Baru

Tak hanya itu, Novel juga mendesak Polda Metro Jaya tak ragu menjerat pimpinan KPK lainnya jika terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Firli Bahuri.

“Saya berharap ini menjadi momentum untuk bersih-bersih KPK. Karena sejak Firli menjadi Ketua KPK banyak perbuatan TPK terjadi di KPK. Semua harus diusut tuntas, begitu juga bila benar ada pimpinan KPK lain yang terlibat,” kata Novel.

Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jika surat sudah diterima, maka akan diproses untuk penunjukkan Plt Ketua KPK.

BACA JUGA  Polda Kalsel Selidiki Penyebab Langka dan Mahal Gas Elpiji 3 Kg

“Sampai pagi ini, Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (23/12/2023).

Menurut dia, penunjukan Plt Ketua KPK akan diproses setelah surat penetapan tersangka Firli Bahuri telah diterima Kementerian Sekretariat Negara. Sebab berdasarkan UU KPK, Pimpinan KPK diberhentikan dari jabatannya apabila melakukan tindakan tercela atau dikenai sanksi.

“Jika surat itu sudah diterima maka akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

BACA JUGA  Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara, Polri: Ustaz Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamat Terlibat Pendanaan Teroris JI

“Ya betul (penunjukan Plt Ketua KPK). Koridornya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 32, UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK,” sambung Ari.

Sebelumnya, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penetapan tersangka diumumkan oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak setelah melakukan gelar perkara pada Rabu (22/11/2023) malam.

BACA JUGA  Stefanus Liow Motivasi dan Fasilitasi Tanam Bibit Pohon

Dia menjelaskan, hasil gelar perkara ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka.

“Berdasarkan fakta-fakta pada penyidikan maka pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukan bukti cukup untuk menetapkan saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Ade saat konferensi pers, Rabu (22/11/2023) malam.

Dalam kasus ini, Firli Bahuri diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, penerimaan hadiah, janji atas penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan).

BACA JUGA  Validasi Data, Irwan Basir Tegaskan Jangan Ada Pendamping PKH se-Sumbar Bermain

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Zoomed out of item.

Iklan

Latest News

Brimob Polri dan TNI AL Bentrok di Pelabuhan Sorong, 5 Personil Terluka

Radar Berita Indonesia | Bentrokan terjadi antara Brimob Polri dengan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) di Pelabuhan Sorong, Papua...

Artikel Lain Yang Anda Suka