Kendari, Radar Berita Indonesia – Usia lulus dari pendidikan setiap pagi, Dela (23) mengenakan pakaian rapi dan duduk di depan laptop. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk mengirim lamaran kerja secara daring.
Lulusan cumlaude dari salah satu universitas negeri di Sulawesi Tenggara ini telah mengirim lebih dari 80 lamaran dalam enam bulan terakhir. Hasilnya? Hanya dua kali dipanggil wawancara, tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Ayah selalu bilang, kalau mau hidup layak, sekolah harus rajin. Tapi kenyataannya, ijazah saya sekarang cuma jadi hiasan di map plastik,” keluh Dela.
Dela bukan satu-satunya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada lulusan perguruan tinggi per Februari 2025 mencapai 5,8 persen, lebih tinggi dibanding lulusan SMA maupun SMP.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa semakin tinggi jenjang pendidikan, justru semakin besar risiko menganggur?
Ketidaksesuaian Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja
Pakar ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Dr. Muhlis Aswar, menyebut sistem pendidikan Indonesia masih terlalu menekankan teori, bukan keterampilan praktis yang dibutuhkan di lapangan kerja.
“Banyak lulusan tidak dibekali kompetensi yang relevan dengan industri, apalagi kemampuan adaptif seperti problem solving dan keterampilan digital,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan kalangan industri. Rina, manajer HRD di sebuah perusahaan manufaktur di Gresik, menilai lulusan baru cenderung belum siap kerja.
“Kami butuh tenaga kerja yang siap pakai, bukan sekadar hafal teori,” tegasnya.
Lapangan Kerja Semakin Menyempit
Kondisi ini kian memburuk dengan menyusutnya lapangan kerja akibat otomatisasi dan efisiensi pasca pandemi. Banyak perusahaan memangkas tenaga kerja tetap, beralih ke sistem kontrak, atau menunda rekrutmen.
Di sisi lain, UMKM yang selama ini digadang-gadang sebagai penyerap tenaga kerja utama belum mampu mengimbangi laju kelulusan dari institusi pendidikan tiap tahunnya.
Perjuangan dan Harapan yang Tertunda
Meski tekanan tinggi, banyak anak muda tetap berjuang. Mereka banting setir menjadi pekerja lepas, content creator, atau membuka usaha kecil-kecilan di desa.
“Dulu cita-cita saya jadi guru. Sekarang jualan keripik singkong bantu orang tua,” kata Wahyu (25), lulusan FKIP asal Nusa Tenggara Barat.
Sayangnya, perjuangan ini kerap bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan.
Mencari Jalan Keluar
Pemerintah menyatakan telah mengembangkan program link and match antara pendidikan dan industri melalui Merdeka Belajar serta sertifikasi kompetensi. Namun di lapangan, implementasinya masih jauh dari harapan.
“Perlu perombakan total, bukan tambal sulam. Pendidikan harus membentuk manusia adaptif, bukan sekadar pencetak ijazah,” pungkas Dr. Muhlis.
Catatan Penutup: Sebuah Alarm Bangsa
Ironi pendidikan ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kebijakan. Ketekunan belajar tak seharusnya berujung pada kekecewaan.
Jika generasi muda yang rajin belajar tidak mendapatkan tempat di dunia kerja, lantas ke mana akan dibawa harapan masa depan bangsa ini?
