Radar Berita Indonesia | Di balik pintu tertutup Jalan Teuku Umar pada Senin malam, 7 April 2025, dua tokoh warisan sejarah Indonesia duduk bersama. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
Bukan sekadar pertemuan politik, ini adalah pertemuan dua arus ideologi lama yang kini dituntut menjawab masa depan.
Ini adalah simbol pertemuan dua arus sejarah yang membentuk republik: nasionalisme ekonomi ala Soemitro Djojohadikusumo dan revolusi kerakyatan ala Soekarno.
Prabowo adalah putra biologis dan ideologis Prof. Soemitro, ekonom nasionalis yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan.
Megawati adalah anak kandung Proklamator dan pengusung gagasan ekonomi berdikari. Keduanya kini punya peran kunci dalam transisi kekuasaan di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap elite.
Namun, sejarah telah terlalu sering dikhianati. Pertemuan itu semestinya bukan sekadar nostalgia dua keluarga pendiri republik, tetapi momentum koreksi arah kebijakan negara.
Bung Karno pernah mengingatkan bahwa tanpa hukum, kemerdekaan hanya jadi slogan, dan ekonomi sekadar mimpi (Pidato 17 Agustus 1963).
Bung Hatta menegaskan, negara hukum adalah syarat demokrasi ekonomi. Soemitro mengingatkan, tanpa kepastian hukum, investor dalam negeri pun akan hengkang.
Kini, ketika kekayaan alam dikuasai segelintir elite, proyek strategis lebih banyak menguntungkan kartel dan korporasi, dan utang luar negeri menggunung, bangsa ini butuh arah baru.
Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar teks konstitusi, melainkan amanat ekonomi rakyat yang menunggu ditegakkan.
Presiden terpilih Prabowo telah menggulirkan rencana pendirian 80.000 koperasi desa Merah Putih. Sebuah gagasan besar yang bisa menjadi jaring pengaman rakyat.
Tapi tanpa keberpihakan negara dan penegakan hukum yang tegas, koperasi hanya akan jadi simbol kosong.
Pertanyaannya kini sederhana: beranikah mereka menyeret mafia SDA, mafia pangan, hingga rente proyek strategis ke pengadilan? Ataukah pertemuan ini hanya bagian dari konsolidasi elite untuk mempertahankan status quo?
Jika Prabowo dan Megawati sungguh ingin mewujudkan amanah leluhur mereka, langkah pertama adalah membongkar gurita korupsi dan menghentikan kompromi terhadap oligarki.
Bukan dengan jargon, tapi dengan tindakan konkret: membentuk lembaga antikorupsi sektor sumber daya alam, memperkuat koperasi dan UMKM, serta menata ulang arah pembangunan nasional berdasarkan konstitusi.
Penulis: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed, Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo).
Editor: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo.
