Direktorat Polairud Polda Kalimantan Barat gagalkan penyelundupan atau ekspor kurang lebih 100 ton rotan ilegal, Jum’at 9 April 2021 yang diangkut menggunakan Kapal Layar Motor ABNA Jaya Nahkoda Suriansyah Gt.128 ABK 6 orang di perairan natai Kuini Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, di titik koordinat 2°56′ 891″ LS – 110°45′ 392″ BT.
“Digagalkannya upaya penyelundupan 100 ton rotan ini, saat personil kami unit gakkum bersama dengan unit patroli natai kuini melaksanakan patroli rutin dan dari hasil pemeriksaan anggota dilapangan angkutan rotan. Diduga melakukan TP perdagangan rotan, pemalsuan dokumen dan pelayaran
Kombes. Pol. Benyamin Sapta T, S.I.K., M.Si selaku Direktur Polairud Polda Kalbar menjelaskan, dalam rangka mendukung Polri Presisi Program Prioritas (100 hari) Kapolri. Dit Polairud Polda Kalbar tidak akan pernah berhenti melakukan GAKKUM terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Kalimantan Barat.
Oleh karena itu, Dit Polairud Polda Kalbar selalu berusaha maksimal untuk mengungkap kasus kasus atensi.
Direktorat Polairud Polda Kalbar gagalkan penyelundupan 100 ton rotan ke Malaysia.
Dengan diungkapnya kasus ini, diharapkan dapat memutus mata rantai permintaan rotan illegal yang diselundupkan ke luar negeri serta memporakporandakan jaringan/sindikatnya untuk dilakukan proses hukum.
Dan membantu menyelamatkan kerugian negara dari sektor PNBP ujar Dir Polairud Kalbar saat Press Release Di dermaga Dit Polairud Polda, Jum’at (16/04/2021).
Pasal yang dipersangkakakn, dugaan TP. Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 51 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Pasal 264 KUHP Sub Pasal 266 KUHP lebih Sub Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun dan denda maksimal 5 milyar.
“Saat ini barang bukti 100 ton rotan itu berada didermaga Ditpolairud polda kalbar guna proses lebih lanjut.
Direktur Polaroid Polda Kalbar juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika melihat ada aktivitas ilegal, maupun yang mencurigakan agar bisa dicegah maupun diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
