Jakarta, Radar Berita Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat, namun sekaligus memerintahkan aparat keamanan menindak tegas segala bentuk anarkisme, perusakan, maupun penjarahan.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8), usai memanggil pimpinan lembaga tinggi negara dan ketua umum partai politik.
Prabowo mengatakan, negara terbuka terhadap aspirasi murni yang disampaikan masyarakat secara damai. Ia juga menegaskan proses hukum terhadap aparat kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran dalam pengamanan demonstrasi.
“Saya minta dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya.
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan pimpinan DPR dan partai politik sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik, di antaranya tunjangan besar bagi anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Sejumlah anggota DPR juga dicabut keanggotaannya oleh partai karena dinilai tidak peka terhadap aspirasi rakyat.
Prabowo memerintahkan semua kementerian dan lembaga negara membuka pintu dialog dengan utusan kelompok masyarakat, mahasiswa, maupun organisasi yang ingin menyampaikan kritik dan masukan.
Namun, ia memberi instruksi khusus kepada TNI dan Polri untuk bertindak keras terhadap aksi yang menjurus pada makar, terorisme, perusakan fasilitas umum, maupun penjarahan rumah warga.
“Kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu, ataupun sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menyerukan persatuan nasional, gotong royong, serta kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia.
“Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak,” kata Presiden.
https://shorturl.fm/ekqug