Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Disorot: Serapan Rendah, Salah Sasaran, hingga Dugaan Penyimpangan

Radar Berita Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dengan alokasi anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2025, kini menuai sorotan publik.

Program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar, ibu hamil, menyusui, dan kelompok rentan ini dinilai belum berjalan optimal.

Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga 8 September 2025 realisasi penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp13,2 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui lambatnya penyerapan disebabkan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum siap beroperasi.

Pemerintah berjanji menambah jumlah SPPG serta memperkuat transparansi melalui laporan berkala kepada publik.

Dorongan percepatan juga datang dari Kementerian Keuangan yang meminta agar dana dapat segera tersalurkan sesuai tujuan awal.

Kritik Lapangan: Makanan Basi hingga Salah Sasaran

Sejumlah laporan masyarakat di daerah menunjukkan berbagai masalah serius:

– Makanan basi dan dapur tidak steril yang berujung dugaan keracunan.

– Menu gizi tidak sesuai standar, tidak memenuhi kebutuhan anak-anak.

– Distribusi salah sasaran, di mana sekolah elit lebih dulu menerima program ketimbang daerah miskin dan terpencil.

Praktik di lapangan pun dinilai menyimpang dari konsep awal. Pemerintah sebelumnya menegaskan dapur MBG harus berbasis yayasan resmi, tenaga ahli gizi, dan standar kesehatan ketat.

Namun, realisasi justru dialihkan ke kontraktor dan dapur mandiri tanpa pengawasan jelas. Kondisi ini dikhawatirkan membuka ruang penyalahgunaan dana publik dan praktik proyek bermotif keuntungan.

Respon Tokoh dan DPRD

Tokoh agama, adat, pemuda, hingga relawan Presiden Prabowo menyuarakan keprihatinan. Mereka menilai penyimpangan tidak hanya mengancam kesehatan anak-anak, tetapi juga berpotensi merusak citra Presiden.

Dukungan pengawasan juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Gerindra, Muhamad Sarifudin Kofia, S.Sos., SH., menegaskan komitmennya mengawal penuh program MBG.

“Setiap penyalahgunaan Program MBG akan kami kawal dan laporkan. Tidak boleh ada kompromi bagi oknum yang mencoba merusak program strategis Presiden,” ujarnya.

Tuntutan Evaluasi Total

Masyarakat dan tokoh daerah mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dengan langkah-langkah:

1. Mengembalikan konsep dapur resmi pemerintah, bukan pihak ketiga tanpa kontrol.

2. Melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin kehalalan produk makanan.

3. Memastikan tenaga ahli gizi dan dapur steril sesuai standar kesehatan.

4. Mengoptimalkan pengawasan lintas sektor: DPR, DPRD, TNI, Polri, BPK, serta masyarakat sipil.

5. Menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan proyek.

Program Strategis, Risiko Besar

Program MBG dengan anggaran jumbo Rp71 triliun dinilai sangat strategis sekaligus sensitif. Jika tidak dijalankan sesuai tujuan, kerugian negara bisa membesar, ditambah risiko runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jangan sampai program mulia ini dipelintir oleh oknum demi keuntungan pribadi. Ini soal masa depan generasi bangsa, bukan sekadar proyek,” tegas seorang tokoh masyarakat.

Kini, pemerintah pusat bersama DPR, aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat sipil dituntut memperkuat pengawasan agar cita-cita awal menyehatkan generasi bangsa benar-benar tercapai.

Sumber: Robby Sigar | Editor: Maha Rajo Dirajo.