Beranda PEMERINTAH Program Pemerintah Orang Papua Masuk Universitas UI, ITB, UGM, Undip, Unhas dan...

Program Pemerintah Orang Papua Masuk Universitas UI, ITB, UGM, Undip, Unhas dan IPB Diterima Tanpa Tes

Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. menyebut pemerintah memiliki dua kebijakan untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di Papua, mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No.15, RT.02/RW.03, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Rabu (19/05/2021).

“Pertama adalah kebijakan secara umum, kedua adalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi terakhir Provinsi Papua dan Papua Barat,” tutur Mahfud MD.

BACA JUGA  Oknum Polisi Tersangka Pembunuhan, AKBP Nainggolan: Kita Profesional dan Pelaku Diancam 15 Tahun Penjara

Kebijakan tersebut tentang penanganan Papua secara umum adalah dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, dan tanpa senjata.

Kebijakan ini sudah tertuang dalam Impres nomor 9 tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekaan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi.

Dalam tataran teknisnya, antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus (dana Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan.

BACA JUGA  3 Tahun Terakhir, Mahfud MD: 95 Orang Meninggal Dunia Akibat Aksi Kekerasan Kelompk KKB di Papua

Dana Otsus di Papua, kata Menko Polhukam, diberikan sebesar 2% dari DAU dan tahun depan direncanakan menjadi 2,2% dari DAU.

“Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli dalam sebuah acara televisi, kira-kira kalau dirata-ratakan, belanja untuk setiap orang Papua itu sebesar 17 kali lebih besar dari rata-rata untuk orang di luar Papua,” kata Mahfud MD.

Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua, dalam kebijakan ini tidak ada di daerah lain.

BACA JUGA  Kapolri Listyo Sigit Akan Selektif Terapkan UU ITE

“DPRD Papua juga diberi kuota, bahwa 25% harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” tutur Mahfud MD.

Selain itu, Dibidang pendidikan, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Orang Papua yang mau masuk universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus.

“Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” kata Menko Polhukam.

BACA JUGA  Kanminvetcad I/09 Simalungun Salurkan Bantuan Sembako Kepada Veteran PKRI

Dalam hal bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud MD, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja. Singkatnya, rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus kepada orang Papua.

Soal keuangan di Papua, menurut Mahfud MD, banyak orang yang menganggap bahwa Papua diambil hartanya oleh negara, hingga Papua miskin tak mendapat bagian. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet, itu tidak benar.

BACA JUGA  6 Anggota Bareskrim Polri Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Berikut Ini Namanya

Pendapatan dari Provinsi Papua yang mencakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebesar Rp.12,645 triliun, sedangkan belanja untuk papua adalah Rp.46,173 triliun. Sementara Provinsi Papua Barat menyumbang pendapatan Rp.5,053 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat mencapai Rp.19,203 triliun.

“Itu kebijakan umum, jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi utk melindungi, ada pendekatan hukum dan keamanan,” tutur Mahfud MD.

Kebijakan berupa upaya penegakkan hukum tersebut, kata Menko Polhukam, pertama adalah dengan memburu para teroris.

BACA JUGA  Polda Aceh Sebut Masyarakat yang Nekat Mudik Akan Disuruh Putar Balik

“Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang yang melakukan teror. By name, ada nama-nama, bukan sembarang orang papua,” kata Mahfud MD.

Kemudian penegakan hukum berupa penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Pemerintah, kata Menko Polhukam, berdasarkan laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, sudah mencatat sepuluh korupsi besar.

“Ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” kata Mahfud MD.

BACA JUGA  Tilap Uang Nasabah Rp.10 Miliar, Akhir Pelarian Mantan Pegawai Bank Pemerintah Ditangkap

Selain terus berupaya menumpas habis kelompok teroris di Papua, pemerintah juga terus berupaya mengatasi teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah yang kembali beraksi beberapa hari lalu dengan membunuh empat petani.

Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin terdesak oleh operasi pengejaran kita, dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat karena mereka ini nyata-nyata melakukan itu (teror), kata Mahfud MD.

Sumber: Humas Kemenko Polhukam RI.

Facebook Comments