Radar Berita Indonesia, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada para pejabat dan jajarannya agar tidak lagi menyampaikan laporan palsu atau laporan yang dibuat hanya untuk menyenangkan pimpinan.
Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tasyakuran ke-1 Danantara yang digelar di Wisma Dana Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menginginkan laporan yang disampaikan kepada presiden benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan laporan yang dimanipulasi.
“Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan yang benar. Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini,” tegas Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya kejujuran dalam sistem pelaporan pemerintahan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Selain menyinggung soal laporan yang tidak akurat, Prabowo juga menyampaikan rasa syukurnya karena Indonesia kini memiliki lembaga pengelola dana kekayaan negara yang dapat disejajarkan dengan sovereign wealth fund di berbagai negara.
Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan aset negara, bahkan dinilai menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
“Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin ketujuh terbesar di dunia,” ujarnya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, kinerja pengelolaan aset negara dalam satu tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Ia menyebutkan bahwa nilai pengembalian aset (return on asset) pada 2025 meningkat lebih dari 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saya dapat laporan saya cukup gembira, return on asset satu tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya sudah naik lebih dari 300 persen. Ini cukup baik,” kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menerima laporan yang direkayasa atau dibuat hanya untuk menyenangkan pimpinan.
Ia berharap seluruh pejabat pemerintahan menyampaikan data dan laporan secara jujur agar pengelolaan negara dapat berjalan lebih efektif dan transparan.
