Radar Berita Indonesia – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui penguatan peran nagari, desa, dan kelurahan sebagai ujung tombak penemuan serta pencegahan kasus di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat memberikan sambutan pada Konferensi Kerja PDPI ke-18 di Salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Sumatera Barat. Ia menegaskan, penanggulangan TBC tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, hingga masyarakat.
“TBC bukan sekadar persoalan medis. TBC juga merupakan persoalan kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan pembangunan,” ujar Mahyeldi, pada hari, Jum’at (18/9/2026).
Menurutnya, satu kasus TBC dapat memberikan dampak terhadap keluarga, lingkungan kerja, produktivitas, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, upaya eliminasi TBC harus dilakukan secara terpadu dan berbasis wilayah.
Mahyeldi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memperkuat komitmen tersebut melalui sejumlah kebijakan, di antaranya pembentukan tim percepatan penanggulangan TBC, penyusunan rencana aksi daerah, serta penguatan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Namun, ia mengakui masih terdapat kesenjangan besar dalam penemuan dan pengobatan kasus TBC di Sumatera Barat.
Berdasarkan data yang disampaikannya, estimasi kasus TBC di Sumatera Barat pada 2026 mencapai sekitar 24.500 kasus. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 9.333 kasus atau 34 persen yang ditemukan dan mendapatkan pengobatan.
“Artinya masih terdapat sekitar 15.192 kasus yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” katanya.
Mahyeldi menekankan, angka tersebut tidak semata-mata menunjukkan capaian program kesehatan, tetapi juga menggambarkan masih banyak masyarakat yang berpotensi membutuhkan pemeriksaan dan penanganan.
Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Penemuan kasus secara aktif, skrining, investigasi kontak, diagnosis cepat dan tepat, pengobatan hingga tuntas, serta pemberian terapi pencegahan TBC perlu diperkuat secara bersama-sama.
Dorong Nagari dan Kelurahan Siaga TBC
Salah satu strategi yang tengah didorong Pemprov Sumbar adalah memperluas pembentukan nagari, desa, dan kelurahan siaga TBC.
Mahyeldi ingin penanggulangan TBC tidak berhenti sebagai program pemerintah maupun puskesmas, tetapi berkembang menjadi gerakan masyarakat berbasis wilayah.
“Desa dan nagari harus menjadi ujung tombak dalam menemukan dan mencegah TBC,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat di tingkat nagari dan kelurahan mampu mengenali gejala TBC, memberikan edukasi serta pendampingan kepada keluarga pasien, memastikan kontak serumah menjalani pemeriksaan, dan mendorong masyarakat yang mengalami gejala untuk segera mendapatkan pemeriksaan medis.
Selain itu, dukungan terhadap pasien juga dinilai penting agar mereka dapat menyelesaikan pengobatan hingga sembuh.
Mahyeldi menyebut, berdasarkan data per 9 Juli 2026, terdapat 264 desa/kelurahan siaga TBC dari total 1.287 desa/kelurahan di Sumatera Barat atau sekitar 20,5 persen.
Meski perkembangan tersebut dinilai menunjukkan kemajuan, Mahyeldi menegaskan capaian itu belum cukup.
“Kita tidak boleh berhenti pada 264 desa dan kelurahan. Target kita harus jauh lebih besar,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pembentukan sekaligus penguatan nagari, desa, dan kelurahan siaga TBC.
Menurutnya, pembentukan tidak boleh sebatas administratif, tetapi harus memastikan setiap wilayah benar-benar aktif menjalankan fungsi pencegahan dan penemuan kasus.
Mahyeldi juga meminta Dinas Kesehatan bersama pemerintah kabupaten dan kota serta puskesmas melakukan pembinaan dan validasi agar program tersebut berjalan secara nyata di lapangan.
Peran Strategis Dokter Spesialis Paru
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyoroti peran strategis Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dalam mendukung pemerintah mempercepat penanggulangan TBC.
Ia berharap keahlian dokter spesialis paru tidak hanya diperkuat dalam pelayanan rumah sakit, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan penguatan jejaring layanan TBC dari puskesmas hingga rumah sakit.
Sejumlah bidang yang diharapkan dapat diperkuat bersama PDPI meliputi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam diagnosis dan tata laksana TBC, pendampingan jejaring layanan, penanganan TBC resisten obat, strategi penemuan kasus secara aktif, investigasi dan pelacakan kontak, serta edukasi masyarakat.
Selain itu, penguatan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) dan pengembangan inovasi layanan hingga tingkat nagari, desa, dan kelurahan juga menjadi perhatian.
“Dengan dukungan PDPI, tentu ini menjadi bagian yang kita harapkan sehingga dalam waktu tidak begitu lama, Sumatera Barat bebas dari TBC akan bisa kita lakukan,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi berharap Konferensi Kerja PDPI ke-18 tidak hanya menghasilkan keputusan bagi organisasi dan perkembangan ilmu kedokteran paru, tetapi juga melahirkan gagasan serta rekomendasi konkret untuk mempercepat eliminasi TBC, khususnya di Sumatera Barat.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan mempercepat langkah menuju target eliminasi TBC.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi, mempercepat langkah kita menuju Sumatera Barat bebas TBC,” pungkasnya.
Penulis: Dedi Prima.
