BerandaINFO POLRIKAPOLRIJelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Pangkat Majelis Bisa...

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat Lebih Rendah

spot_img
Radar Berita Indonesia – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Penerbitan regulasi tersebut menjadi perhatian publik karena dilakukan menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BACA JUGA  Terkuak Oknum Polisi G Jadi Beking Pengedar Sabu di Sulsel Segera Disidang Etik

Perubahan regulasi ini mencakup sejumlah ketentuan penting dalam mekanisme pemeriksaan dan persidangan etik anggota Polri. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah perubahan persyaratan kepangkatan anggota majelis KKEP.

Dalam ketentuan terbaru, anggota majelis sidang etik dimungkinkan berasal dari personel yang memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan tersebut. Konfirmasi itu disampaikan kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Benar (ada Perpol baru),” kata Johnny Edison Isir saat dimintai konfirmasi.

BACA JUGA  Kapolri Tegaskan Kerahkan Kekuatan Terbaik Bantu Cari KRI Nanggala 402

Isir juga membenarkan bahwa salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan baru tersebut berkaitan dengan rencana pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujarnya.

Menurut Isir, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026. Dalam regulasi tersebut terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma yang mengatur pelaksanaan Kode Etik Profesi Polri serta mekanisme kerja Komisi Kode Etik Polri.

SEMBILAN POIN PERUBAHAN DALAM PERPOL NOMOR 4 TAHUN 2026

Salah satu perubahan terdapat pada Bab Ketentuan Umum, khususnya mengenai pengertian dan pihak yang berhak mengajukan banding.

Dalam ketentuan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding terdiri atas pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar.

BACA JUGA  Polda Jatim Bekuk 2 Kurir Sabu 6 Kilo Jaringan Madura

Namun, setelah dilakukan perubahan, hak untuk mengajukan banding dibatasi hanya kepada pelanggar yang bersangkutan.

Perubahan berikutnya menyangkut mekanisme Audit Investigasi. Pada Pasal 15, di antara ayat (4) dan ayat (5), disisipkan ketentuan baru berupa ayat (4a).

Ketentuan tersebut mengatur bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, serta fungsi profesi dan pengamanan.

Penambahan ketentuan ini mengatur keterlibatan sejumlah fungsi internal Polri dalam proses gelar perkara berdasarkan hasil audit investigasi.

Selanjutnya, perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan batas waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5).

Dalam aturan sebelumnya, surat panggilan dan surat permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

BACA JUGA  Kasus Suap Hakim PN Surabaya: Pelimpahan Berkas dan Tersangka, Publik Pantau Persidangan Tipikor

Setelah perubahan, ketentuan tersebut menjadi paling lambat tiga hari kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

Isir menjelaskan, perubahan istilah dari hari kerja menjadi hari kalender memiliki konsekuensi terhadap penghitungan waktu pemanggilan.

“Perubahannya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” jelasnya.

MAJELIS SIDANG ETIK BISA BERPANGKAT DUA TINGKAT LEBIH RENDAH

Perubahan yang paling menjadi perhatian terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang mengatur persyaratan kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Polri.

Sebelumnya, susunan keanggotaan KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Namun, melalui Perpol Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan tersebut mengalami perubahan.

BACA JUGA  Langkah Novrial Asam Saini: Perkuat Persaudaraan dan Tata Kelola Organisasi

Dalam aturan terbaru, keanggotaan KKEP dapat berasal dari personel dengan pangkat:

1. Setingkat lebih tinggi dari terduga pelanggar.
2. Memiliki pangkat yang sama dengan terduga pelanggar.
3. Maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

Dengan perubahan tersebut, personel Polri yang memiliki pangkat satu tingkat maupun dua tingkat lebih rendah kini dapat menjadi anggota majelis KKEP.

Isir menegaskan bahwa perubahan tersebut memberikan ruang bagi personel dengan kepangkatan yang lebih rendah untuk terlibat dalam keanggotaan majelis sidang etik sesuai ketentuan baru.

“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” paparnya.

BACA JUGA  FBI Apresiasi Dapatkan Polda Jatim Berhasil Menangkap Pelaku Website Palsu

Ketentuan ini menjadi salah satu perubahan penting menjelang pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Meski demikian, susunan majelis yang akan menangani sidang tersebut belum diumumkan dalam keterangan yang disampaikan Isir.

SIDANG KKEP DAPAT DILAKSANAKAN SECARA DARING

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 59 ayat (2), yang mengatur kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam ketentuan terbaru, sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.

Artinya, persidangan tidak hanya dapat dilaksanakan melalui kehadiran fisik di ruang sidang, tetapi juga dimungkinkan berlangsung secara daring sesuai persetujuan pimpinan majelis.

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir menjelaskan ketentuan baru tersebut.

Perubahan serupa juga dilakukan terhadap ketentuan kepangkatan anggota KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).

BACA JUGA  Dit Binmas Polda Jabar Jalin Silaturahmi dengan Media Radar Bhayangkara Indonesia

Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat pelanggar.

Setelah perubahan, keanggotaan KKEP Banding dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat pelanggar.

Dengan demikian, ketentuan mengenai kepangkatan majelis pada tingkat pemeriksaan awal maupun tingkat banding memiliki pengaturan yang lebih fleksibel.

MASA PENEMPATAN KHUSUS DIUBAH MENJADI 20 HARI KALENDER

Perubahan berikutnya berkaitan dengan jangka waktu penempatan khusus atau patsus terhadap anggota Polri yang sedang menjalani proses pemeriksaan.

Dalam ketentuan sebelumnya, masa penempatan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 109 huruf d paling lama 30 hari kerja.

Namun, melalui perubahan regulasi tersebut, ketentuannya diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus.

BACA JUGA  Dit Binmas Polda Jabar Jalin Silaturahmi dengan Media Radar Bhayangkara Indonesia

Isir menjelaskan bahwa perubahan tersebut mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 tentang Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja, diubah berbunyi menjadi penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP,” papar Isir.

SYARAT PENGUNDURAN DIRI BAGI ANGGOTA YANG TERANCAM PTDH

Perubahan lainnya menyangkut ketentuan pengunduran diri bagi anggota Polri yang menghadapi ancaman sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c.

Dalam aturan sebelumnya, salah satu persyaratan pengunduran diri berbunyi bahwa anggota tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun.

Setelah diubah, ketentuan tersebut berbunyi bahwa anggota tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

BACA JUGA  Langkah Novrial Asam Saini: Perkuat Persaudaraan dan Tata Kelola Organisasi

Menurut Isir, perubahan tersebut memperjelas batasan ancaman pidana yang berkaitan dengan persyaratan pengunduran diri dalam proses pemberian sanksi administratif PTDH.

“Dalam arti kalau lebih dari lima tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” pungkasnya.

SIDANG ETIK LISTYO SIGIT DIJADWALKAN PEKAN DEPAN

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 ini tidak terlepas dari perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam perkara tersebut, Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang dilaporkan berlangsung sejak 2025.

BACA JUGA  Jokowi Resmi Lantik Gubernur dan Wagub DIY

Dalam perkembangan proses etik internal Polri, sidang terhadap Irjen Ahrie Sonta telah dilaksanakan pada 10 November 2026. Majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap yang bersangkutan.

Selanjutnya, sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dilaksanakan pada 17 November 2026. Dalam persidangan tersebut, majelis KKEP juga memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH.

Sementara itu, proses pemeriksaan etik terhadap Irjen Slamet Uliandi belum dilaksanakan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.

Adapun mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada pekan depan. Kepastian mengenai rencana tersebut sebelumnya disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir pada Selasa (17/11/2026).

Hingga saat ini, Polri belum mengumumkan secara terperinci tanggal pelaksanaan maupun susunan anggota majelis yang akan memeriksa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

BACA JUGA  Terkuak Oknum Polisi G Jadi Beking Pengedar Sabu di Sulsel Segera Disidang Etik

Dengan diterbitkannya Perpol Nomor 4 Tahun 2026, mekanisme persidangan etik Polri mengalami sejumlah penyesuaian, mulai dari tata cara pengajuan banding, pelaksanaan audit investigasi, pemanggilan pemeriksaan, persyaratan kepangkatan majelis, pelaksanaan sidang secara elektronik, hingga ketentuan penempatan khusus dan sanksi administratif.

Publik kini menantikan bagaimana aturan baru tersebut diterapkan dalam proses sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pelaksanaan persidangan tersebut juga menjadi perhatian karena menyangkut proses penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan institusi Polri.

Radar Berita Indonesia akan terus mengikuti perkembangan proses persidangan dan keterangan resmi Polri terkait perkara tersebut. (*)

Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read