Jakarta, Radar Berita Indonesia – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengirimkan surat resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) terkait rencana pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kabar ini mencuat di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap institusi Polri, usai penanganan demonstrasi akhir Agustus lalu menuai sorotan.
Salah satu pemicu utama adalah kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta.
Selain itu, kericuhan di sejumlah kota dilaporkan menewaskan sepuluh orang dan memunculkan dugaan kekerasan aparat terhadap pendemo.
Pergantian Hampir Pasti Oktober
Pengamat politik dan militer Selamat Ginting menilai pergantian Kapolri Listyo Sigit hampir pasti dilakukan pada Oktober 2025. Menurutnya, rantai komando Polri melemah dan Presiden Prabowo perlu mengambil langkah tegas untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Oktober sudah pasti (Kapolri Listyo Sigit Prabowo) kena reshuffle,” ujar Ginting dalam wawancara yang dikutip sejumlah media nasional.
Dua Nama Calon Pengganti
Sejumlah sumber menyebutkan, dua jenderal bintang tiga telah masuk bursa calon Kapolri: Komjen S dan Komjen D. Nama keduanya disebut-sebut telah disodorkan Istana kepada DPR untuk proses uji kelayakan dan kepatutan, meski belum ada konfirmasi resmi dari Sekretariat Negara.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah DPR telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri. Namun, ia mengakui desakan publik terhadap pencopotan Listyo Sigit memang semakin tinggi.
Respon Kapolri
Menanggapi kabar tersebut, Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa pergantian jabatan adalah hak prerogatif Presiden.
“Saya siap mundur kapan pun diminta. Semua saya serahkan kepada keputusan Presiden,” tegasnya.
Listyo Sigit menjabat Kapolri sejak Januari 2021 dengan visi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).
Namun, sejumlah pengamat menilai visi tersebut belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam penanganan demonstrasi dan akuntabilitas aparat.
Dinamika Politik Berubah
Pada Mei 2025 lalu, Presiden Prabowo sempat menyatakan tidak akan mengganti Kapolri, bahkan menyebut kesamaan nama mereka sebagai alasan simbolis. Namun, dinamika politik dan tekanan publik belakangan ini tampaknya mengubah arah kebijakan.
Pengumuman resmi dari Istana terkait pergantian Kapolri diperkirakan akan keluar akhir pekan ini atau awal pekan depan.
Jika benar, maka proses uji kelayakan di DPR akan menjadi sorotan publik, terutama dalam memilih figur yang dinilai mampu memulihkan citra Polri sekaligus menjawab tuntutan reformasi institusi.
https://shorturl.fm/h71hY