BerandaPRESIDENKabut Asap Karhutla Lintas Negara, Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura

Kabut Asap Karhutla Lintas Negara, Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura

spot_img
Radar Berita Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Malaysia dan Singapura menyusul dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap menyebar hingga ke wilayah kedua negara tetangga tersebut.

Permohonan maaf itu disampaikan Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengakui bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan berskala besar di Indonesia telah mengganggu masyarakat Malaysia dan Singapura.

Melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memahami dampak yang dirasakan negara-negara tetangga akibat bencana kabut asap tersebut.

BACA JUGA  Polri Sebut Pimpinan MIT Ali Kalora Berniat Serahkan Diri

“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura. Saat terjadi kebakaran hutan berskala besar yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan, kabut asap menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan, meskipun kebakaran tersebut bukan merupakan sesuatu yang secara langsung disebabkan oleh pemerintahannya, pemerintah Indonesia tetap mengambil tanggung jawab untuk melakukan penanganan secara maksimal.

Ia menegaskan bahwa berbagai upaya telah dikerahkan untuk memadamkan api sekaligus meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara sekitar.

Dalam penanganan karhutla tersebut, pemerintah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Upaya pemadaman itu juga menghadapi berbagai risiko besar. Sebanyak 16 petugas dilaporkan gugur dalam menjalankan tugas, sementara sejumlah personel lainnya mengalami luka-luka.

BACA JUGA  Janji Kesejahteraan Kian Jauh: Rakyat Terhimpit, Elit Politik Kian Makmur

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, operasi pemadaman juga menyebabkan pemerintah kehilangan dua unit helikopter yang digunakan dalam penanganan kebakaran.

“Meskipun ini bukan kesalahan kami, sekali lagi kami memohon maaf. Kami telah berupaya semaksimal mungkin,” ujar Prabowo.

Karhutla Terkendali di Tengah Ancaman El Nino

Prabowo juga menyampaikan bahwa kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini telah berhasil dikendalikan. Pemerintah bersyukur upaya penanggulangan menunjukkan hasil positif, meskipun Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim dan fenomena El Nino yang disebut sebagai salah satu yang terparah dalam 50 tahun terakhir.

Menurutnya, keberhasilan mengendalikan kebakaran tersebut merupakan hasil pengerahan sumber daya manusia, peralatan, serta berbagai langkah penanganan yang dilakukan pemerintah bersama unsur terkait.

BACA JUGA  2 Pelaku Curanmor Dibekuk Polres Muara Enim, Barang Bukti Disita

Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman ketika api sudah muncul. Langkah pencegahan, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, serta penegakan hukum harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Cabut 17 Konsesi Perusahaan, Puluhan Korporasi Diproses Hukum

Selain menjelaskan upaya pemadaman, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

Prabowo menyebut pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan sebagai bagian dari tindakan terhadap pihak-pihak yang dinilai bermasalah dalam pengelolaan kawasan.

Selain itu, sebanyak 11 perusahaan telah didakwa, sedangkan 23 perusahaan lainnya telah masuk dalam daftar untuk segera didakwa. Pemerintah juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan terdapat 104 perusahaan yang sedang diselidiki oleh aparat kepolisian.

BACA JUGA  Kadisdik Ilyas: Tes Urin Ini Bukan Mencari Kesalahan, Melainkan Diteksi Dini Pembinaan ASN Guru

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran, tetapi juga berupaya memperkuat pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam persoalan karhutla.

“Di sisi lain, kami terpaksa mengambil langkah-langkah yang sangat tegas. Kami telah mencabut 17 konsesi perusahaan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar untuk segera didakwa. Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian kami,” ungkapnya.

Perkuat Pencegahan Kebakaran Hutan

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen membangun langkah-langkah yang lebih tegas dan terstruktur untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang.

BACA JUGA  Selama 1 Bulan 2021, Polda Kalteng Ungkap 3 Kasus Tambang Emas Ilegal

Pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan badan serta program baru yang secara khusus diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Menurut Prabowo, pencegahan harus menjadi prioritas utama agar kebakaran tidak kembali berkembang menjadi bencana besar yang berdampak luas, termasuk menimbulkan pencemaran udara lintas negara.

Ia berharap berbagai kebijakan dan program yang sedang disiapkan dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengantisipasi potensi kebakaran, mempercepat penanganan di lapangan, serta memperkuat pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo kembali menyampaikan permohonan maaf atas dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat Malaysia dan Singapura.

BACA JUGA  Polisi Imbau SMPN 1 Majalengka Untuk Jauhi Narkoba, Tawuran Pelajar serta Kenakalan Remaja

“Sekali lagi, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, kami memohon maaf jika kejadian ini menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Singapura dan Malaysia. Yakinlah bahwa kami telah melakukan yang terbaik,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki penanganan kebakaran hutan dan lahan, memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi, serta meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dampaknya dapat melintasi batas negara. (*)

Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read