BerandaPRESIDENMPR RI Tetapkan 25 November Batas Akhir Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres,...

MPR RI Tetapkan 25 November Batas Akhir Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres, Pelantikan Dijadwalkan 9 Desember 2026

spot_img
Radar Berita Indonesia – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penyesuaian jadwal pelaksanaan sidang karena padatnya agenda kenegaraan Presiden.

Seiring dengan perubahan jadwal tersebut, MPR RI juga menetapkan Rabu, 25 November 2026, sebagai batas akhir bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden (cawapres) yang akan diajukan dalam proses pemilihan dan pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

BACA JUGA  Kelompok Kriminal Bersenjata Sandera Pilot dan Penumpang Susi Air di Wangbe

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan mengenai tenggat waktu penyerahan nama calon wakil presiden tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Ahmad Muzani kepada wartawan.

Muzani menegaskan, Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden, bukan hanya satu kandidat. Menurutnya, jumlah calon yang diajukan harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” ujarnya.

BACA JUGA  Pemerintah Resmi Menambah Kuota BBM Pertalite dan Solar

Penegasan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden. Dengan demikian, Presiden memiliki kewajiban untuk menyampaikan dua nama calon sesuai ketentuan yang menjadi dasar proses pemilihan di MPR RI.

Jadwal Sidang Paripurna Mundur Satu Minggu

Sebelumnya, dalam rapat gabungan pada 13 November 2026, MPR RI telah menyepakati pelaksanaan sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Pada kesepakatan awal tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 18 November 2026.

Namun, perkembangan agenda kenegaraan Presiden mendorong adanya penyesuaian terhadap jadwal yang telah disepakati sebelumnya.

Melalui surat Presiden, pemerintah mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Wakil Presiden Republik Indonesia digeser menjadi 9 Desember 2026 atau mundur satu minggu dari jadwal awal.

BACA JUGA  4 Pejabat Senior Pemko Padang Segera Lepas Jabatan, Berikut Namanya

Usulan tersebut kemudian dibahas dan disepakati oleh MPR RI. Konsekuensinya, batas akhir penyerahan nama calon Wakil Presiden juga mengalami perubahan, dari semula 18 November menjadi 25 November 2026.

“Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” tutur Muzani.

Tahapan Konstitusional Menjadi Perhatian

Perubahan jadwal tersebut sekaligus memberikan waktu tambahan bagi Presiden untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

MPR RI selanjutnya akan menjalankan tahapan sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Penyerahan dua nama calon menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden dilaksanakan.

BACA JUGA  Viral Tagar Negatif di Medsos, Kapolri Minta Maaf dan Siap Introspeksi

Dengan kesepakatan terbaru tersebut, terdapat dua agenda penting yang menjadi perhatian publik, yakni batas akhir penyerahan dua nama calon Wakil Presiden pada 25 November 2026 dan pelaksanaan sidang paripurna MPR RI pada 9 Desember 2026.

Publik kini menantikan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai dua nama yang akan diajukan serta perkembangan proses konstitusional selanjutnya di MPR RI. (*)

Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read