Radar Berita Indonesia – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik setelah munculnya sejumlah nama tokoh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Tiga kader Partai Gerindra yang mencuat dalam pembicaraan politik tersebut adalah Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono. Ketiganya merupakan tokoh penting di lingkungan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik, pemerintahan, maupun organisasi.
Munculnya ketiga nama tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan mengenai figur calon wakil presiden dari kalangan internal partai pendukung pemerintah mulai berkembang. Namun, hingga saat ini, nama-nama tersebut masih berada dalam ranah wacana dan usulan politik, bukan keputusan resmi mengenai pergantian Wakil Presiden.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik pendukung Prabowo Subianto tidak mengajukan nama tersendiri untuk posisi calon wakil presiden.
Menurut Zulhas, terdapat kesepahaman di antara partai-partai pendukung bahwa figur calon wakil presiden yang dibicarakan berasal dari Partai Gerindra.
Sementara itu, politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat delapan figur dari sejumlah partai politik yang dinilai dapat dipertimbangkan dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden.
Dari delapan nama tersebut, tiga di antaranya berasal dari Partai Gerindra, yakni Ahmad Muzani yang menjabat Ketua Dewan Kehormatan Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian Gerindra, serta Sugiono yang dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Ketiga tokoh tersebut memiliki latar belakang dan perjalanan karier yang berbeda. Ahmad Muzani dikenal sebagai politikus senior yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di DPR dan MPR. Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman di bidang legislatif sekaligus latar belakang akademisi hukum.
Sementara Sugiono memiliki pengalaman militer, pendidikan internasional, serta rekam jejak dalam pemerintahan dan diplomasi.
Berikut profil dan perjalanan karier ketiga kader Partai Gerindra tersebut.
1. Ahmad Muzani, Politikus Senior dengan Pengalaman Legislatif dan Kepemimpinan MPR
Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 15 Juli 1968. Ketertarikannya terhadap dunia organisasi telah tumbuh sejak usia muda. Semasa remaja, ia aktif dalam kegiatan organisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) di Tegal, Jawa Tengah.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Muzani melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.
Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Ahmad Muzani memiliki pengalaman di bidang jurnalistik dan pendidikan. Pada 1989, ia bekerja sebagai wartawan Majalah Amanah. Setahun kemudian, pada 1990, ia menjadi tenaga pengajar di SMA Muhammadiyah 13.
Selain itu, Muzani juga pernah menjalani profesi sebagai penyiar radio dan dipercaya menjadi penanggung jawab Radio Ramako FM. Pengalaman tersebut turut membentuk kemampuan komunikasinya dalam membangun hubungan dengan masyarakat.
Perjalanan politik Ahmad Muzani diawali melalui Partai Bintang Reformasi (PBR), partai politik yang didirikan oleh dai kondang almarhum KH Zainuddin MZ.
Dalam perkembangan berikutnya, Muzani ikut terlibat dalam proses pendirian Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto pada 2008. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan dan pengembangan organisasi partai tersebut.
Karier politiknya semakin berkembang setelah terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2009 melalui daerah pemilihan Lampung.
Selama menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, Muzani dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis. Ia pernah menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI periode 2009-2012.
Selanjutnya, pada 2012 hingga 2018, ia dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Posisi tersebut menempatkannya sebagai salah satu tokoh penting dalam mengoordinasikan sikap dan perjuangan politik Fraksi Gerindra di parlemen.
Pada Maret 2018, Ahmad Muzani dipercaya menjadi Wakil Ketua MPR RI. Kepercayaan tersebut kembali berlanjut pada periode 2019–2024.
Puncak perjalanan kariernya di lembaga legislatif terjadi pada 2024. Melalui rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Muzani disepakati menjadi Ketua MPR RI periode 2024–2029.
Di internal Partai Gerindra, Muzani juga memiliki perjalanan panjang. Ia menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra sejak partai tersebut berdiri pada 6 Februari 2008 hingga 1 Agustus 2025.
Setelah tidak lagi menjabat Sekjen, ia dipercaya mengemban posisi sebagai Ketua Dewan Kehormatan sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra.
Dengan pengalaman panjang di bidang organisasi, kepartaian, serta lembaga legislatif, Ahmad Muzani menjadi salah satu figur senior Gerindra yang namanya masuk dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden.
2. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dan Akademisi Hukum
Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu tokoh sentral dalam struktur kepemimpinan Partai Gerindra. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967.
Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 66 Palembang, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 43 Jakarta dan SMA Negeri II Manado.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Dasco melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Pancasila dan berhasil meraih gelar sarjana di bidang Teknik Elektro.
Tidak berhenti pada pendidikan teknik, ia kemudian memperdalam ilmu hukum hingga jenjang doktoral (S3) di Universitas Islam Bandung.
Latar belakang akademiknya semakin lengkap setelah Dasco dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan. Pengukuhan tersebut berlangsung melalui sidang senat terbuka pada Kamis, 1 Desember 2022.
Selain dikenal sebagai politikus, Dasco juga memiliki kiprah dalam dunia akademik, khususnya bidang ilmu hukum.
Perjalanan politiknya dimulai sejak Partai Gerindra didirikan pada 2008. Pada tahun tersebut, ia dipercaya menjadi Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus memegang tanggung jawab di bidang organisasi dan keanggotaan untuk periode 2008-2014.
Perannya dalam mendukung perjuangan politik Prabowo Subianto juga terlihat pada Pemilihan Presiden 2014. Saat itu, Dasco membentuk jaringan relawan Pasopati untuk memperkuat dukungan terhadap pencalonan Prabowo Subianto.
Karier legislatifnya semakin berkembang setelah berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014 dan kembali memperoleh kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2019 melalui daerah pemilihan Banten III.
Pada periode pertamanya di DPR RI, Dasco bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah dipercaya menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Memasuki periode 2019-2024, Dasco diusulkan dan dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI. Kepercayaan tersebut kembali berlanjut setelah ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Dalam struktur pimpinan DPR RI saat ini, Dasco menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam).
Di internal Partai Gerindra, Dasco menduduki posisi Ketua Harian. Jabatan tersebut mulai dikenal dalam struktur kepengurusan partai setelah Kongres Partai Gerindra pada 2020.
Kepercayaan terhadap kepemimpinannya kembali diberikan ketika ia dipertahankan sebagai Ketua Harian dalam susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra periode 2025-2030.
Dengan pengalaman sebagai pimpinan DPR RI, pengurus inti partai, serta akademisi hukum, Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang dinilai memiliki modal politik dan pengalaman kelembagaan untuk masuk dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden.
3. Sugiono, Mantan Perwira Kopassus yang Meniti Karier hingga Pemerintahan
Sugiono merupakan kader Partai Gerindra yang memiliki latar belakang berbeda dibandingkan dua tokoh sebelumnya. Ia lahir di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada 11 Februari 1979.
Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 1 Takengon. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Banda Aceh.
Perjalanan pendidikannya berlanjut ke Pulau Jawa setelah diterima di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, pada periode 1994-1997.
Setelah menamatkan pendidikan menengah, Sugiono melanjutkan studi ke luar negeri. Berdasarkan informasi profil yang dimuat dalam situs resmi Partai Gerindra, ia meraih gelar Bachelor of Science dalam bidang Computer Science dari Norwich University, Amerika Serikat.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan memperoleh gelar Master of Business and Management dari University of Konstanz, Jerman.
Sebelum aktif dalam dunia politik, Sugiono terlebih dahulu meniti karier di lingkungan militer.
Ia mengikuti pendidikan calon perwira di Akademi Militer Magelang dan menyelesaikan pendidikan pada 2002. Setelah lulus, ia dilantik dengan pangkat Letnan Dua dari korps Infanteri.
Sugiono kemudian menjalani penugasan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada periode 2002-2004. Dalam perjalanan karier militernya, ia memutuskan untuk mengakhiri masa dinas melalui pensiun dini dengan pangkat terakhir Letnan Satu.
Setelah meninggalkan dunia militer, Sugiono mulai terlibat secara langsung dalam aktivitas politik bersama Prabowo Subianto.
Ia dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi Prabowo dan ikut terlibat dalam proses awal pembentukan Partai Gerindra pada 2008. Kedekatan dan keterlibatannya dalam perjalanan politik Prabowo membuat Sugiono kerap disebut sebagai salah satu anak ideologis Prabowo.
Karier politiknya semakin menanjak setelah terpilih sebagai anggota DPR RI melalui daerah pemilihan Jawa Tengah I pada Pemilu 2019.
Di parlemen, Sugiono dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika.
Selain itu, pada periode 2021 hingga 2024, ia juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR RI.
Pengalaman di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri menjadi salah satu bekal penting dalam perjalanan kariernya di pemerintahan.
Pada 21 Oktober 2024, Sugiono dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pengangkatannya menjadi perhatian karena ia merupakan Menteri Luar Negeri pertama sejak 2001 yang tidak berasal dari kalangan diplomat karier.
Selanjutnya, pada Jumat, 1 Agustus 2025, Prabowo Subianto menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Penunjukan tersebut semakin memperkuat posisinya dalam struktur kepemimpinan partai.
Dalam perkembangan pemerintahan berikutnya, melalui perombakan Kabinet Merah Putih, Sugiono dipercaya menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menggantikan Pratikno. Ia dilantik pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Perjalanan Sugiono dari dunia militer, politik, parlemen, hingga pemerintahan memperlihatkan pengalaman lintas bidang yang menjadi bagian dari rekam jejaknya sebagai kader Partai Gerindra.
Dinamika Politik dan Peluang Figur Internal Gerindra
Munculnya nama Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono dalam bursa calon wakil presiden menunjukkan adanya sejumlah figur internal Partai Gerindra yang mulai diperbincangkan dalam dinamika politik nasional.
Ketiganya memiliki karakteristik dan pengalaman yang berbeda. Ahmad Muzani memiliki pengalaman panjang dalam organisasi partai dan lembaga legislatif, termasuk pernah memimpin MPR RI.
Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman sebagai pimpinan DPR RI, pengurus inti Gerindra, serta latar belakang akademik di bidang hukum.
Sementara Sugiono memiliki pengalaman di lingkungan militer, pendidikan internasional, jabatan strategis di DPR RI, serta pengalaman dalam pemerintahan.
Meskipun demikian, masuknya ketiga nama tersebut dalam pembicaraan politik belum dapat dimaknai sebagai penetapan calon wakil presiden maupun kepastian terjadinya pergantian jabatan Wakil Presiden RI.
Penentuan calon wakil presiden dan proses pergantian jabatan wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, perkembangan mengenai ketiga figur tersebut masih perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika komunikasi dan konsolidasi politik antarkekuatan pendukung pemerintah.
Pada akhirnya, keputusan mengenai figur yang akan diusung tetap menjadi ranah politik partai dan koalisi, dengan tetap memperhatikan ketentuan konstitusi serta mekanisme hukum yang berlaku. (*)



