Jakarta, Radar Berita Indonesia | Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda partisipasi dalam retret yang direncanakan berlangsung di Magelang pada 21–28 Februari 2025.
Instruksi ini dikeluarkan melalui surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025. Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025.
Hasto ditahan terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Dalam surat tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meminta agar kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.
Selain itu, mereka diminta untuk tetap berkomunikasi aktif dan siaga sesuai instruksi dari Ketua Umum. Retret di Magelang awalnya direncanakan sebagai pembekalan bagi 505 kepala daerah yang baru dilantik, dengan materi utama mencakup pemahaman tugas pokok dan fungsi kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dugaan suap kepada pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku pada 2019, serta dugaan perintangan penyidikan dengan menginstruksikan Harun untuk melarikan diri dan menghancurkan barang bukti.
Meskipun Hasto dan partainya membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa penyelidikan ini bermotif politik, KPK menegaskan bahwa kasus ini murni penegakan hukum tanpa motif politik.
Respons PDIP terhadap Penahanan Hasto:
Pihak PDIP menyayangkan langkah KPK dalam menahan Hasto Kristiyanto. Beberapa kader menilai penahanan tersebut tidak memiliki urgensi dan mengindikasikan adanya motif politik di balik tindakan KPK.
Sementara itu, KPK menegaskan bahwa penahanan Hasto murni berdasarkan penegakan hukum tanpa intervensi politik. Hasto ditahan terkait dugaan suap kepada komisioner KPU dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
Situasi ini memicu berbagai spekulasi di kalangan politisi dan pengamat, terutama terkait dampaknya terhadap dinamika politik nasional dan hubungan antara PDIP dengan partai-partai lain.
