Radar Berita Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan kritik keras dan terbuka terhadap sejumlah pejabat negara maupun kepala daerah yang dinilai gagal menunjukkan empati, kepekaan nurani, dan tanggung jawab nyata saat turun langsung ke lokasi bencana.
Dalam pernyataan tegasnya, Presiden menegaskan bahwa kehadiran pejabat di tengah masyarakat terdampak bencana bukan sekadar formalitas, apalagi dijadikan ajang pencitraan melalui foto, video, dan unggahan media sosial.
Menurut Presiden, rakyat yang sedang tertimpa musibah tidak membutuhkan simbol, tetapi tindakan nyata dan solusi konkret dari negara.
Dalam sebuah agenda resmi yang disaksikan jajaran menteri dan kepala daerah, Presiden Prabowo menyampaikan peringatan keras bahwa kunjungan pejabat ke lokasi bencana harus menghasilkan keputusan dan dampak langsung, bukan sekadar dokumentasi visual.
“Datang ke lokasi bencana itu bukan untuk gaya, bukan untuk sekadar foto lalu pulang. Rakyat sedang menderita, mereka butuh solusi, bukan kamera,” tegas Presiden dengan nada serius.
Pernyataan tersebut segera menjadi sorotan luas publik karena dinilai mewakili keresahan masyarakat yang selama ini kerap menyaksikan fenomena pejabat hadir singkat, mengenakan atribut baru, berpose di depan kamera, lalu meninggalkan lokasi tanpa perubahan berarti bagi korban.
Presiden Prabowo menekankan bahwa bencana adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya.
Dalam kondisi darurat, seorang pemimpin tidak cukup hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus hadir secara moral, kebijakan, dan tindakan nyata.
Ia menegaskan bahwa percepatan distribusi bantuan, ketersediaan logistik, layanan kesehatan, hingga kepastian tempat tinggal sementara bagi korban bencana harus menjadi prioritas utama tanpa kompromi.
“Kalau turun ke lapangan, pastikan ada keputusan. Pastikan ada bantuan yang sampai. Pastikan rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara,” ujar Presiden Prabowo, menegaskan standar kepemimpinan yang ia tuntut dari seluruh jajaran pemerintahan.
Lebih jauh, Presiden mengingatkan bahwa sikap pejabat yang lebih mengejar eksposur media justru berpotensi mencederai rasa keadilan sosial dan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Di saat warga kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga, tindakan seremonial tanpa solusi nyata hanya akan memperparah luka sosial.
Kritik keras Presiden ini dibaca sebagai peringatan serius bagi seluruh pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, bahwa jabatan adalah amanah, bukan panggung, dan bahwa kecepatan bertindak serta kepekaan nurani jauh lebih penting dibanding laporan visual yang dipoles demi citra.
Kritik Presiden Prabowo tersebut juga dipahami sebagai perintah moral sekaligus sinyal politik yang jelas kepada seluruh jajaran birokrasi.
Presiden menuntut perubahan paradigma penanganan bencana, dari yang selama ini cenderung reaktif dan administratif, menjadi sigap, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil nyata.
Dalam konteks ini, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak diukur dari tebalnya laporan, melainkan dari seberapa cepat bantuan tiba dan seberapa besar penderitaan rakyat dapat dikurangi.
Presiden secara khusus menyoroti pengelolaan anggaran kebencanaan yang kerap tidak optimal di lapangan.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dana negara yang dialokasikan untuk penanganan bencana harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak, bukan terserap habis di meja rapat, perjalanan dinas, atau laporan administratif yang indah di atas kertas.
Menurut Presiden, kegagalan penanganan bencana lebih sering disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan dan koordinasi, bukan semata karena keterbatasan anggaran.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta kementerian terkait, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah untuk menghapus praktik “laporan bagus, realita buruk” yang selama ini menjadi penyakit birokrasi.
Ia menilai, di saat krisis, negara tidak boleh berjalan lambat oleh prosedur yang berbelit. Keputusan harus cepat, komando harus jelas, dan eksekusi harus terukur.
“Kalau ada pejabat yang tidak mampu bekerja di saat krisis, lebih baik mundur. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian,” ujar Presiden dengan nada keras.
Pernyataan tersebut menandai berakhirnya toleransi terhadap pejabat yang abai dan tidak peka dalam situasi darurat.
Presiden menegaskan bahwa rakyat menilai pemimpinnya bukan dari baliho, unggahan media sosial, atau pidato panjang, melainkan dari kehadiran nyata saat rakyat terpuruk.
Dalam konteks kebencanaan, kecepatan bertindak dan empati jauh lebih bernilai dibandingkan pencitraan yang bersifat sesaat.
Di sejumlah daerah terdampak bencana, keluhan masyarakat selama ini menunjukkan pola yang hampir seragam.
Bantuan kerap datang terlambat, distribusi tidak merata, posko pengungsian minim fasilitas, dan layanan kesehatan tidak optimal.
Ironisnya, pejabat justru sering muncul ketika kamera media menyala, lalu menghilang saat sorotan bergeser.
Situasi ini, menurut Presiden, merupakan potret kegagalan etika birokrasi yang tidak boleh terus dibiarkan dan harus segera dibenahi secara menyeluruh.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa empati adalah fondasi utama kepemimpinan.
Ia menilai pejabat yang masih sempat mengatur sudut pengambilan gambar di tengah tangisan korban telah kehilangan kepekaan nurani.
Dalam kondisi darurat, negara harus hadir tanpa jarak, tanpa formalitas berlebihan, dan tanpa kepentingan pribadi.
Negara harus berdiri di sisi korban, bukan berdiri di belakang kamera.
Sentilan keras Presiden ini pun mendapat respons luas dari publik. Di berbagai platform media sosial, pernyataan Presiden dinilai mewakili suara rakyat yang selama ini terpendam.
Banyak warga mendesak agar kritik tersebut tidak berhenti sebagai retorika, tetapi diikuti dengan pengawasan ketat, evaluasi terbuka, dan sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan politik menilai sikap tegas Presiden Prabowo sebagai langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.
Mereka menilai, dalam konteks kepemimpinan nasional, bencana bukan hanya soal alam, tetapi juga soal karakter, integritas, dan keberanian mengambil keputusan.
Tanpa kepemimpinan yang kuat, bencana alam dapat berubah menjadi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Sumber: Anizar Rajo Intan.
Editor: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo.
