Radar Berita Indonesia – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan komitmen kuat untuk menutup rapat ruang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta dalam skema kerja sama dengan media. Pesan tegas itu disampaikan melalui Staf Khusus Gubernur, Reza Sofian SH, dalam Rapat Koordinasi Media bersama Dinas Kominfo Provinsi Sulut, Jumat (14/11/2025).
Sebagai Staf Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan yang juga mendapat mandat khusus dari Gubernur untuk ikut mengawal kerja sama media, Reza Sofian menekankan bahwa integritas dalam mengelola anggaran publik adalah harga mati.
“Saya ingatkan, jangan main-main dengan uang negara. Pesan ini terus disampaikan oleh Bapak Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus kepada kami yang diberi kepercayaan sebagai Staf Khusus,” tegas Reza Sofian, dilansir Senin (17/11/2025).
Reza Sofian, yang dikenal luas sebagai “macan persidangan” karena rekam jejaknya sebagai pengacara yang vokal membongkar praktik korupsi, kembali mengingatkan bahwa anggaran di Dinas Kominfo tidak boleh dipermainkan oleh pihak mana pun.
Ia menegaskan, jika ditemukan indikasi penyimpangan baik dalam proses kerja sama media maupun pelaksanaan program di Kominfo pihaknya siap menempuh langkah hukum tanpa pandang bulu.
“Jika ada yang kedapatan mempermainkan anggaran, kami akan melaporkan ke pihak berwajib siapa pun dia, baik dari pihak media maupun pejabat sekalipun,” ujarnya.
Menurut Reza, sikap tegas ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay dalam menjalankan salah satu dari 17 poin Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulut, yakni Penguatan Pencegahan dalam Pemberantasan Korupsi di seluruh lini birokrasi.
“Ini adalah tugas utama kami. Tidak ada ruang bagi praktik korupsi di jajaran Pemprov Sulut, termasuk di Dinas Kominfo dan kerja sama media. Semua harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tandas Reza.
Dengan penegasan tersebut, Pemprov Sulut mengirimkan sinyal kuat bahwa era kompromi terhadap praktik KKN sudah berakhir.
Wartawan yang terlibat dalam kerja sama media dengan pemerintah daerah, maupun pejabat di lingkungan Kominfo, diingatkan untuk menjaga marwah profesi dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap penggunaan anggaran publik.
