Beranda KRIMINAL Terima Aliran Dana 10 Milyar AKBP Dalizon, JPU Kejagung Seret Nama Mantan...

Terima Aliran Dana 10 Milyar AKBP Dalizon, JPU Kejagung Seret Nama Mantan Dir Krimsus Polda Sumatera Selatan

Ilustrasi.
Palembang, Radar BI | Sidang perdana salah satu oknum Perwira Tinggi Polisi bernama AKBP Dalizon yang terjerat kasus dugaan gratifikasi, terkait jasa pengamanan proyek yang diselenggarakan oleh dinas PUPR Muba tahun anggaran 2019.

AKBP Dalizon yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel, karena telah menerima aliran dana sebesar Rp.10 Milyar terkait jasa pengamanan dari Kepala Dinas PUPR Muba tahun anggaran 2019 dari Herman Mayori.

AKBP Dalizon di hadirkan langsung secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dengan agenda pembacaan dakwaan, Jum’at (10/6/2022).

BACA JUGA  Kombes. Pol. Supriadi: Laporkan Jika Melihat Peredaran Gelap dan Penyalaguna Narkoba
BACA JUGA  Kejagung Limpahkan Berkas 9 Tersangka Kasus Asabri ke JPU, Berikut Ini Namanya

Sidang yang diketuai oleh oleh Majelis Hakim Mangapul Manalu, SH., MH, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI dan di dampingi Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Palembang.

Dalam dakwaannya JPU Kejagung RI menjerat terdakwa AKBP Dalizon dengan Pasal Alternatif Kumulatif yakni sebagai aparat penegak hukum diduga telah melakukan tindak pidana gratifikasi dan pemerasan.

Dan telah melanggar Pasal 12e atau 12B UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang korupsi, atau Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang korupsi.

BACA JUGA  Kepala BPBD Sumbar Erman Rahman Terima Penghargaan BNPB Sebagai Provinsi Aktif Tanggulangi Bencana
BACA JUGA  Polisi Tangkap Sindikat Penipuan dan Pengelapan Kendaraan Rental

Dalam dakwaan yang dibacakan tim JPU yaitu Ichwan Siregar, SH, MH dan Asef, SH, MH dipersidangan, terdakwa Dalizon meminta uang sebesar Rp 10 Milyar kepada Herman Mayori berkedok jasa pengamanan.

Agar kasus indikasi dugaan korupsi proyek di Dinas PUPR Muba tidak dilanjutkan, dengan rincian Rp 5 milyar 250 juta diambil terdakwa Dalizon dan sisanya sebesar Rp 4 milyar 750 juta diserahkan ke Dir Reskrimum Polda Sumsel yaitu Kombes. Pol. Anton Setiawan.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa AKBP Dalizon melalui kuasa hukumnya, mengatakan akan mengajukan eksepsi.

BACA JUGA  Irjen Argo: Kapolri Instruksikan Seluruh Jajaran Lakukan Operasi Premanisme
BACA JUGA  Kapolda Kalimantan Tengah Musnahkan Narkoba Jenis Sabu Sebanyak 1,3 Kg

Saat diwawancarai Penasehat Hukum terdakwa Dalizon yaitu Anwar Tarigan, SH, MH, mengatakan jika pihaknya akan menyiapkan eksepsi atas dakwan JPU terhadap klien kami.

“Dakwaan JPU ada yang tidak benar, maka kami akan sampaikan pada eksepsi mendatang baik secara formal dan materi,” ucap Anwar kepada wartawan.

Dalam laman SIP PN terdakwa AKBP Dalizon, S.I.K, MH tanpa hak memaksa Herman Mayori untuk memberikan fee 5% terhadap Proyek yang sedang dalam proses penyelidikan di dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Kmudian ditambah 1% dari nilai total seluruh proyek-proyek dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin TA 2019, apabila tidak dipenuhi penyelidikan akan dilanjutkan.

BACA JUGA  Bareskrim Polri Panggil Artis Sandy Tumiwa, Gali Laporan Terkait Wayang
BACA JUGA  Hari Jadi ke-73 Provinsi Sumut, Gubernur Tegaskan Upaya Peningkatan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Terdakwa AKBP Dalizon memerintahkan Anggota Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan untuk menghentikan proses penyelidikan.

Tanpa melalui proses gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2019.(Suherman)

Facebook Comments

Artikel sebelumyaPerahu Hantam Tumpukan Sampah, 1 Nelayan Hilang Tenggelam di Sungai Komering
Artikel berikutnyaTraveling Wisata Pantai Terindah di Indonesia, Berikut Ini Wilayahnya