Radar Berita Indonesia – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk kembali meraih predikat Utama dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas KLA 2026 yang digelar di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Rabu (15/4/2026).
Rakor ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi penilaian KLA tahun ini.
Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa target utama Pemko Padang adalah mengembalikan capaian predikat tertinggi yang sebelumnya pernah diraih pada 2023.
“Tentunya kita ingin kembali meraih predikat Utama pada penilaian tahun ini,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, capaian KLA Kota Padang sempat mengalami penurunan dari predikat Utama pada 2023 menjadi Nindya pada 2025.
Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurut Boby, keberhasilan meraih predikat Utama tidak dapat dicapai tanpa langkah konkret, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kualitas data.
“Diperlukan kerja sama yang kuat serta data yang valid dan berkualitas. Dengan itu, kita optimistis hasil yang diperoleh akan maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran anak sebagai penentu kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan data, jumlah anak di Kota Padang mencapai 32,16 persen dari total populasi, sehingga pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi prioritas utama.
“Saya harap seluruh OPD kooperatif dan bertanggung jawab dalam penyediaan data KLA 2026,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Boby turut mengumumkan telah terbentuk Tim Civil Society Operator KLA 2026 yang akan berperan penting dalam mengawal proses pengumpulan dan penginputan data.
Tim ini diketuai oleh Wanda Leksmana, yang berasal dari LSM pemerhati hak anak.
Tim tersebut akan menghimpun serta memastikan kelengkapan data pada setiap klaster KLA sebagai bagian dari proses penilaian yang komprehensif.
Sementara itu, anggota Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kota Padang, Marta Suhendra, menegaskan bahwa predikat Kota Layak Anak bukanlah sesuatu yang bisa dicapai secara instan.
“Kota Layak Anak tidak bisa disiapkan hanya dalam satu tahun. Ini membutuhkan kerja yang terencana, sistematis, dan terukur dari seluruh OPD,” jelasnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Kepala Cabang Bank Nagari Pasar Raya, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) DP3AP2KB, perwakilan OPD di lingkungan Pemko Padang, instansi vertikal, lembaga pemerhati anak, serta seluruh tim operator KLA 2026.
Dalam forum tersebut juga disepakati tahapan penilaian KLA 2026. Pendataan mandiri dijadwalkan berlangsung mulai 18 Februari hingga 30 April 2026, dilanjutkan dengan verifikasi tingkat provinsi pada Mei hingga Juni 2026.
Tahap akhir berupa verifikasi nasional akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Melalui rangkaian tahapan tersebut, Pemerintah Kota Padang menargetkan dapat kembali meraih predikat Utama sebagai bagian dari realisasi program “Padang Juara” dalam lima tahun ke depan. (DP)
