Jakarta, Radar Berita Indonesia – Praktik prostitusi di Jakarta bukanlah fenomena baru yang muncul secara tiba-tiba. Sejarah mencatat, aktivitas ini telah tumbuh sejak masa kolonial Belanda, berlanjut pada era pendudukan Jepang, hingga tetap bertahan setelah Indonesia merdeka.
Meski berbagai kebijakan dan razia telah dilakukan pemerintah dari masa ke masa, praktik tersebut terus muncul dalam bentuk baru.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa kemiskinan, tekanan ekonomi, dan urbanisasi menjadi faktor utama yang membuat prostitusi terus hidup di ibu kota.
Sejak masa kolonial, masyarakat pribumi hidup dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas. Banyak lahan pertanian rakyat dialihkan untuk kepentingan tanaman ekspor milik pemerintah kolonial dan perusahaan swasta. Situasi itu membuat sebagian masyarakat kehilangan sumber penghidupan utama.
Masuknya sistem ekonomi uang ke pedesaan semakin memperlebar kesenjangan sosial. Kondisi mencapai titik terburuk saat depresi ekonomi dunia pada 1930-an. Banyak perusahaan bangkrut, proyek pembangunan dihentikan, dan angka pengangguran meningkat tajam.
Di tengah tekanan ekonomi tersebut, sebagian masyarakat akhirnya memilih prostitusi sebagai jalan bertahan hidup. Bukan karena pilihan ideal, melainkan karena tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Urbanisasi Besar-Besaran, Kota Tidak Siap
Perkembangan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan turut memperparah persoalan sosial. Sejak tahun 1870, pembangunan jalur kereta api dan jalan raya mempercepat arus perpindahan penduduk desa ke kota.
Ribuan pendatang datang ke Batavia, yang kini menjadi Jakarta, dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan lebih baik. Namun, sebagian besar tidak memiliki keterampilan di luar sektor pertanian sehingga sulit bersaing di kota.
Para pendatang kemudian berkumpul di sekitar pusat ekonomi seperti kawasan Stasiun Kota, Jatinegara, Tanah Abang, hingga Pelabuhan Tanjung Priok. Di kawasan-kawasan tersebut mulai bermunculan penginapan murah, warung minuman, serta praktik prostitusi.
Mayoritas pendatang kala itu adalah laki-laki. Ketimpangan jumlah penduduk pria dan perempuan memicu tingginya permintaan terhadap layanan seksual. Pada saat bersamaan, kemiskinan perkotaan juga memunculkan gelandangan dan pengemis di sejumlah kawasan seperti Pancoran dan Glodok.
Prostitusi Sudah Ada Sejak Era Batavia
Sejarah mencatat, praktik prostitusi di Batavia telah berlangsung sejak abad ke-17. Pada awalnya, aktivitas tersebut terkonsentrasi di kawasan Macao Po yang kini dikenal sebagai wilayah Kota Tua Jakarta.
Seiring perkembangan kota, praktik itu meluas ke berbagai kawasan seperti Gang Mangga, Gang Hauber, hingga Kaligot.
Pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda cenderung membiarkan prostitusi berlangsung. Kala itu, praktik tersebut dianggap sebagai sarana hiburan bagi serdadu dan orang-orang Eropa.
Perempuan yang bekerja sebagai pelacur didominasi keturunan Cina, Indo, hingga Jepang. Sementara pelanggan utamanya berasal dari kalangan tentara dan warga Eropa yang tinggal di Batavia.
Era Jepang: Prostitusi Dikontrol Ketat
Memasuki masa pendudukan Jepang, praktik prostitusi berubah menjadi lebih terorganisir. Pemerintah militer Jepang melakukan pengawasan ketat terhadap rumah bordil dan proses perekrutan perempuan.
Dalam sejumlah kasus, aparat desa ikut dilibatkan dalam proses pencarian perempuan untuk ditempatkan di rumah-rumah bordil yang melayani tentara Jepang.
Sistem prostitusi pada masa itu berjalan lebih tertutup dibanding era Belanda. Namun praktiknya tetap berlangsung secara masif dan terstruktur.
Setelah Kemerdekaan, Masalah Sosial Meningkat
Setelah Indonesia merdeka, Jakarta berkembang menjadi pusat pemerintahan dan simbol negara baru. Pada dekade 1950-an, arus urbanisasi meningkat tajam.
Lonjakan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Banyak pendatang akhirnya gagal masuk ke sektor formal dan hidup dalam tekanan ekonomi.
Kondisi tersebut menyebabkan berbagai persoalan sosial meningkat, termasuk praktik prostitusi.
Pada periode ini, banyak pekerja seks berasal dari daerah Jawa Barat, terutama Indramayu. Di sisi lain, jaringan mucikari mulai berkembang dan semakin terorganisir. Sebagian mucikari bahkan merupakan mantan pelacur yang beralih profesi.
Penyakit Kelamin Menyebar
Salah satu dampak terbesar dari praktik prostitusi adalah meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual.
Pada periode 1927 hingga 1930, jumlah penderita penyakit kelamin mengalami peningkatan signifikan. Setelah Indonesia merdeka, penyakit seperti sifilis atau yang dikenal masyarakat dengan istilah “raja singa” masih menjadi masalah serius.
Di beberapa wilayah, penyakit tersebut bahkan memiliki sebutan lokal, seperti “penyakit mangga” yang populer di sekitar kawasan Gang Mangga.
Kramat Tunggak dan Kebijakan Lokalisasi
Untuk mengendalikan prostitusi, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan lokalisasi. Pada tahun 1970, kawasan Kramat Tunggak ditetapkan sebagai pusat relokasi pelacur melalui kebijakan yang diperkuat pada masa Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin.
Lokasi tersebut berada dekat Pelabuhan Tanjung Priok dan awalnya bercampur dengan permukiman warga.
Selain Kramat Tunggak, praktik prostitusi juga berkembang di sejumlah wilayah lain seperti Cilincing, Kalibaru, Koja, hingga Penjaringan.
Namun, kebijakan lokalisasi dinilai tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Ketika satu lokasi ditutup, praktik prostitusi justru berpindah ke tempat lain seperti Rawa Malang, Boker, hingga Kali Jodo.
Kramat Tunggak sendiri resmi ditutup pada 31 Desember 1999 dan lahannya kemudian dibangun menjadi Jakarta Islamic Centre.
Razia Dinilai Tidak Efektif
Pemerintah kerap melakukan razia terhadap pekerja seks komersial dan memberikan pembinaan. Namun langkah tersebut dinilai belum efektif karena akar persoalan utama tidak terselesaikan.
Kurangnya lapangan pekerjaan dan tekanan ekonomi membuat banyak perempuan kembali terjun ke dunia prostitusi setelah menjalani pembinaan.
Selain itu, penindakan dinilai lebih banyak menyasar pekerja seks dibanding konsumen. Padahal permintaan terhadap layanan seksual tetap tinggi sehingga praktik tersebut terus hidup.
Sejarah Terus Berulang
Sejak era kolonial Belanda hingga Indonesia modern, berbagai aturan telah diterbitkan untuk mengendalikan prostitusi, termasuk regulasi pada tahun 1852 dan 1874.
Namun hasilnya relatif sama. Praktik prostitusi tidak pernah benar-benar hilang. Ketika satu wilayah ditekan, lokasi lain justru muncul menggantikannya.
Fenomena ini kerap dianalogikan seperti balon: ditekan di satu sisi, mengembang di sisi lain.
Sejarah panjang prostitusi di Jakarta memperlihatkan pola yang terus berulang.
Kemiskinan mendorong orang masuk ke dunia prostitusi, urbanisasi menciptakan permintaan dan suplai, sementara kebijakan tanpa solusi ekonomi yang menyeluruh dinilai gagal menghentikan praktik tersebut.
Selama akar persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial belum diselesaikan, praktik prostitusi di Jakarta diperkirakan akan terus muncul dalam bentuk dan lokasi yang berbeda. (*)
