Radar Berita Indonesia – Polemik mengenai anggaran program Sekolah Rakyat tahun 2026 menjadi perhatian publik setelah muncul asumsi harga sepatu siswa mencapai Rp700 ribu per pasang.
Perdebatan tersebut berkembang luas di media sosial usai beredarnya informasi bahwa anggaran program mencapai Rp27,5 miliar.
Isu ini mencuat karena sebagian masyarakat menghitung secara sederhana total anggaran tersebut dan mengaitkannya langsung dengan pengadaan sepatu sekolah bagi siswa penerima manfaat.
Angka yang dianggap cukup fantastis itu kemudian memicu berbagai tanggapan, mulai dari kritik hingga tuntutan transparansi penggunaan dana negara.
Publik mempertanyakan kewajaran harga sepatu yang diasumsikan mencapai Rp700 ribu per siswa. Pasalnya, harga sepatu sekolah di pasaran dinilai jauh lebih rendah dibanding angka yang ramai diperbincangkan tersebut.
Tidak sedikit pihak yang khawatir apabila anggaran sebesar itu benar-benar hanya digunakan untuk pengadaan sepatu.
Desakan agar pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran secara detail pun terus menguat.
Masyarakat meminta adanya penjelasan menyeluruh agar tidak menimbulkan dugaan pemborosan maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.
Terlebih, program Sekolah Rakyat merupakan program sosial yang diperuntukkan bagi siswa dari kalangan kurang mampu dan membutuhkan perhatian serius dalam pelaksanaannya.
Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi terkait asumsi yang beredar di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa perhitungan yang menyebut harga sepatu mencapai Rp700 ribu tidak tepat karena dilakukan tanpa melihat keseluruhan komponen anggaran program.
Menurut Gus Ipul, dana Rp27,5 miliar tersebut bukan hanya dialokasikan untuk pembelian sepatu, melainkan mencakup berbagai kebutuhan siswa selama mengikuti program pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa,” ujar Gus Ipul saat memberikan keterangan di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa anggaran program bersifat menyeluruh dan dinamis. Kebutuhan yang dibiayai tidak hanya mencakup sepatu sekolah, tetapi juga makan dan minum siswa, seragam, perlengkapan pendidikan, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Dengan demikian, kata dia, tidak tepat apabila total anggaran dibagi secara langsung lalu disimpulkan sebagai harga sepatu per pasang.
Pemerintah, lanjutnya, berupaya memastikan seluruh kebutuhan siswa terpenuhi agar program berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Meski klarifikasi telah disampaikan, polemik di ruang publik belum sepenuhnya mereda. Banyak masyarakat tetap meminta pemerintah membuka rincian anggaran secara transparan dan detail agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Di tengah polemik tersebut, perhatian publik semakin meningkat setelah beredarnya foto Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menyerahkan sepatu bermerek Stradenine kepada siswa.
Foto itu kemudian viral dan dikaitkan dengan isu harga sepatu Sekolah Rakyat yang disebut mencapai Rp700 ribu.
Netizen ramai membandingkan harga sepatu merek tersebut yang diketahui berada di kisaran Rp170 ribu hingga Rp180 ribu per pasang dengan asumsi anggaran yang sedang diperdebatkan. Hal itu memunculkan berbagai spekulasi baru di media sosial.
Namun, pihak terkait segera memberikan penjelasan untuk meluruskan informasi yang berkembang. Sepatu dalam foto tersebut memang merupakan produk dengan harga sekitar Rp179.900, tetapi tidak memiliki hubungan dengan proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun 2026.
Selain itu, terungkap pula bahwa foto yang viral tersebut merupakan dokumentasi lama yang diambil pada Mei 2025 dan sebelumnya telah dipublikasikan oleh BIROHUMASPROVJATIM.
Dengan demikian, foto tersebut dinilai tidak relevan dengan polemik anggaran program Sekolah Rakyat yang saat ini menjadi perhatian publik.
Meski isu mengenai foto telah diklarifikasi, sorotan terhadap penggunaan anggaran program sosial itu masih terus berlangsung.
Tingginya perhatian masyarakat menunjukkan bahwa publik semakin kritis terhadap pengelolaan dana negara, terutama dalam program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Pengamat menilai, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran dinilai dapat mencegah munculnya spekulasi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Program Sekolah Rakyat sendiri diharapkan mampu menjadi solusi pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Karena itu, pelaksanaannya perlu didukung dengan tata kelola anggaran yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran agar tujuan program benar-benar tercapai serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
